Kompas.com - 12/07/2019, 16:02 WIB
Mantan Kepala BIN Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Kepala BIN Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, Jumat (12/7/2019) siang, menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selepas pertemuan yang berlangsung tertutup, Hendropriyono mengaku, mengusulkan perubahan periode jabatan presiden menjadi satu periode masa jabatan saja. Namun, masa waktunya menjadi delapan tahun, bukan lima tahun seperti sekarang ini.

"Saya usul dan nampaknya ketua DPR cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun saja ya. Tapi satu kali saja. Turun, penggantinya nanti silahkan berkompetisi," ujar Hendropriyono.

Baca juga: Menurut Fadli Zon, JK Bisa Kembali Jadi Cawapres Lewat Amandemen UUD

Menurut pria yang juga mantan Ketua Umum PKPI itu, pembatasan masa jabatan kepala negara selama satu periode delapan tahun dapat mengurangi kegaduhan politik di masyarakat akibat perebutan kekuasaan. Pemerintahan pun diyakini dapat berjalan lebih lancar.

"Jadi, delapan tahun itu pemerintahannya kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji Pemerintah. Pemerintah pun tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul," ujar Hendropriyono.

Oleh karena itu, Hendropriyono juga akan berkomunikasi dengan MPR RI untuk melakukan adendum (penambahan klausul) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 demi memuluskan wacana tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: BPIP Ingin Amandemen UUD 1945 dan Kembalikan GBHN

"Saya bilang, tolong itu konstitusi kan bisa diadendum. Kalau tidak bisa diamandemen, diandendum saja kalau tenggat waktu kepala pemerintah dan kepala daerah itu delapan tahun sekali saja," kata Hendropriyono.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X