Bagaimana Kelanjutan TGPF Kasus Novel Baswedan? Ini Kata Polri

Kompas.com - 10/07/2019, 14:23 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen M. Iqbal saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019) malam. KOMPAS.com/Devina HalimKepala Divisi Humas Polri Irjen M. Iqbal saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019) malam.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Kepolisian RI (Polri) Irjen Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa kelanjutan masa kerja Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tergantung dari Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Saat ini, Tito Karnavian disebutkan sedang mempelajari hasil investigasi yang diserahkan pada Selasa (9/7/2019).

"Tergantung Pak Kapolri nanti, Pak Kapolri sedang mempelajari. Kan tim pakar itu menerima mandat dari Pak Kapolri," ujar Iqbal saat ditemui di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Sementara itu, wartawan tidak berkesempatan untuk mewawancarai Tito. Seusai upacara HUT ke-73 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Tito beserta sejumlah petinggi negara masuk ke ruangan VVIP.

Baca juga: TGPF Kasus Novel Baswedan Buka Suara, Periksa Jenderal Polisi hingga Dugaan Politik

Wartawan pun menunggu di pintu agar dapat mewawancarai Tito. Setelah beberapa lama, Tito keluar.

"Ke Pak Iqbal (Kadiv Humas Polri) ya," ujar Tito sambil tersenyum dan langsung memasuki mobil.

Laporan hasil investigasi tersebut terdiri dari 170 halaman disertai dengan 1.500 halaman lampiran. Tito pun dikatakan akan mempelajari laporan hasil investigasi itu.

Selain itu, tim juga sangat menghargai masukan yang diberikan Kapolri dan akan memperbaikinya sebelum diungkap ke publik. Nanti, hasil investigasi secara lengkap akan diungkapkan ke publik paling lambat pekan depan.

Baca juga: TGPF Kasus Novel Baswedan: Ada Jenderal Polisi Bintang 3 yang Diperiksa

TGPF Novel Baswedan dibentuk pada 8 Januari 2019 oleh Kapolri berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Sgas/3/I/HUK.6.6/2019.

Tim beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur, di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal KPK, serta unsur kepolisian yang mendominasi anggota tim. Tenggat waktu kerja jatuh pada 7 Juli 2019 atau enam bulan sejak dibentuk.

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017.

Saat itu, Novel baru saja menunaikan shalat subuh di Masjid Al Ihsan, dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat penyiraman air keras ini, kedua mata Novel terluka parah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Upaya Pengungkapan Kasus Novel Baswedan

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X