Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Presiden Jokowi Diminta Perbaiki Capaian di Sektor Ekonomi

Kompas.com - 05/07/2019, 20:57 WIB
Kurniasih Budi

Editor


Menurut dia, salah satu penyebab terhambatnya capaian di sektor ekonomi adalah kinerja tim ekonomi yang duduk di kabinet tidak mumpuni.

Saat ini, sebagian menteri di bidang perekonomian berlatar belakang akademisi dan birokrat. Sedangkan, menteri berlatar belakang pengusaha jumlahnya relatif sedikit.

“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan kombinasi. Jangan kebijakan-kebijakan presiden yang sudah pro-rakyat malah tidak didukung oleh menterinya. Sebab, menteri adalah pembantu presiden, dan yang juga memiliki visi misi adalah presiden bukan menteri,” kata dia.

Baca juga: Penerimaan Negara Menunjukkan Sinyak Tak Sebagus Tahun Lalu
 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Andy Akmal Pasluddin mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tidak tercapai.

Dampaknya, lanjut dia, target mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran pun tidak terlalu bagus.

“Baru terjadi dalam sejarah, angka kemiskinan turun di bawah dua digit,” jelas Akmal.
 
Ia mengusulkan, Presiden Jokowi melakukan pembatasan impor dan masuknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan.

Pelbagai pelatihan digelar agar anak-anak muda memiliki keterampilan serta mampu bekerja menunjukkan produktivitasnya. Salah satunya lewat program pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di lingkungan pondok pesantren se-Indonesia. Dok Istimewa Pelbagai pelatihan digelar agar anak-anak muda memiliki keterampilan serta mampu bekerja menunjukkan produktivitasnya. Salah satunya lewat program pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di lingkungan pondok pesantren se-Indonesia.
Ia pun berpendapat, pemerintah perlu memperkuat kewenangan sejumlah menteri.

“Terkait ekonomi kreatif, harus diberikan ruang bagi generasi muda selaku penerus bangsa. Selain itu, perbaiki pelayanan pemerintahan,” ujar dia.
 
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menilai, pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya.

Pemerintahan Joko Widodo lima tahun mendatang perlu memperhatikan kesenjangan ekonomi rakyatnya.

“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, maka arti pertumbuhan ekonominya menjadi tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.

Mundi Daman, siswa kelas XI di sebuah SMA di Waisai, Raja Ampat, mendampingi wisatawan yang berkunjung ke Kali Biru di distrik Teluk Mayalimbit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (4/5/2018).KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Mundi Daman, siswa kelas XI di sebuah SMA di Waisai, Raja Ampat, mendampingi wisatawan yang berkunjung ke Kali Biru di distrik Teluk Mayalimbit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (4/5/2018).
Misbakhun menambahkan, tax ratio Indonesia yang rendah terjadi karena adanya permasalahan yang bersifat struktural di dalam postur APBN.

Penerimaan negara dalam APBN dinilai tidak optimal, sementara itu biaya bunga naik. Oleh karenanya, tim ekonomi mesti memprioritaskan untuk merampungkan persoalan itu.

“Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presidennya,” ujar dia.
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com