Presiden Jokowi Diminta Perbaiki Capaian di Sektor Ekonomi

Kompas.com - 05/07/2019, 20:57 WIB

Kurniasih Budi

Editor

Lihat Foto

Seorang warga miskin di Provinsi Gorontalo yang akan mendapat intervensi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) (KOMPAS.COM/ROSYID AZHAR)

Ilustrasi lulusan perguruan tinggi susah cari kerja dan menjadi pengangguran ketika lulus

Sejumlah warga mengikuti program Amnesti Pajak di Kantor Pajak Kota Tangerang, Jumat (30/9/2016). Hari ini hari terakhir pelaporan pengampunan pajak tahap pertama, Program ini diadakan untuk meringankan pembayaran pajak.

Pelbagai pelatihan digelar agar anak-anak muda memiliki keterampilan serta mampu bekerja menunjukkan produktivitasnya. Salah satunya lewat program pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di lingkungan pondok pesantren se-Indonesia.

Mundi Daman, siswa kelas XI di sebuah SMA di Waisai, Raja Ampat, mendampingi wisatawan yang berkunjung ke Kali Biru di distrik Teluk Mayalimbit, Kabupaten Raja Ampat, Jumat (4/5/2018).

KOMPAS.com - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, berharap Presiden Joko Widodo dan tim ekonominya bekerja lebih keras selama lima tahun mendatang.

Menurut dia, kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama ini belum optimal. Pasalnya, target perekonomian secara umum selama lima tahun terakhir relatif belum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Secara umum, di bidang ekonomi melihat kinerja perekonomian dari sisi pertumbuhan. Karena pertumbuhan tersebut merepresentasikan segala aktivitas yang ada di masyarakat. Ultimate goal-nya adalah bagaimana ekonomi dapat tumbuh dengan baik dan merata,” kata Eko saat diskusi bertema “Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di kabinet Jokowi” di ruang Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, sambung dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen.

Dengan berbagai kebijakan dan terobosan, pemerintah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai di atas 5 persen.

Menurut dia, sejumlah menteri yang duduk di kabinet pada masa awal pemerintahan Jokowi memang belum tepat. Dengan begitu, capaian kerja pemerintah di sektor ekonomi saat itu belum optimal.

Perubahan terjadi ketika Jokowi mengganti sejumlah menteri. Hasilnya, imbuh dia, pertumbuhan ekonomi pun membaik.

”Artinya ada kinerja di sana,” kata dia.

Namun demikian, Eko menilai Jokowi memasang target pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi yakni rata-rata 7 persen.

“Hasilnya sekarang ini hanya mencapai di kisaran 5 persen,” kata dia.

Ia berpendapat, Jokowi mesti mengocok ulang tim ekonomi yang ada saat ini. Menurut dia, Jokowi membutuhkan orang-orang yang dapat mengimplementasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Thinkstock Ilustrasi lulusan perguruan tinggi susah cari kerja dan menjadi pengangguran ketika lulus

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengakui target pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tercapai.

Di sisi lain, ia melanjutkan, angka kemiskinan, pengangguran, dan gini ratio berkurang.

Ia berharap, pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan capaiannya.

Masalah lainnya, imbuh dia, penerimaan pajak tidak tercapai. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mesti berani mengambil langkah-langkah agar target penerimaan pajak tercapai.

"Penerimaan negara 65 persen berasal dari pajak, kalau pajak itu tidak tercapai pasti efeknya tinggi kepada APBN. Kalau penerimaannya tidak tercapai, pasti pengeluarannya juga menjadi tidak maksimal dan hutang negara juga akan bertambah,” ujar Maruarar.