Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jaksa Ingatkan Ketua DPW PPP soal Hukuman di Akhirat...

Kompas.com - 03/07/2019, 20:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir mengingatkan soal hukuman di akhirat kepada Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer. Ia meminta Musyaffa untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit. 

Momen itu terjadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Awalnya, salah seorang jaksa bernama Wawan bertanya ke Musyaffa, kapan pertama kali mengenal salah seorang terdakwa, Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Musyaffa menjawab, dirinya mengenal Haris sejak menjabat sebagai Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Mendengar jawaban itu, jaksa Wawan menunjukkan bukti percakapan Musyaffa dan Haris.

"Kan sudah ada komunikasi Anda dengan Pak Haris di tanggal 5 Juli 2018. Sebelum Pak Haris jadi Plt Kemenag Jawa Timur. Karena sudah ada komunikasi kan sebelumnya. Kalau saudara menjelaskan kenal sejak Pak Haris jadi Kepala Kemenag Jawa Timur, ya enggak nyambung. Karena sudah ada komunikasi duluan," kata jaksa Wawan.

Musyaffa kemudian menjawab, "ya sebatas komunikasi saja".

Akhirnya, Jaksa Wawan menyimpulkan Musyaffa sudah mengenal Haris sebelum menjadi Plt Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Ia kemudian menyerahkan pertanyaan selanjutnya ke jaksa lain bernama Basir.

Baca juga: Ditanya soal Jual Beli Jabatan di Kemenag, Ini Jawaban Menteri Lukman

Alih-alih langsung bertanya, Basir mengingatkan Musyaffa.

"Jadi, saya pikir Bapak di sini paham betul lah. Prinsip menyampaikan kebenaran kan Bapak paham. Tolong kasih keterangan sebenarnya. Selain diancam pidana di dunia, juga diancam pidana di akhirat juga kalau ngasih keterangan enggak benar. Masak saya harus ngajari Ketua DPW PPP begitu," kata Jaksa Basir.

Basir kemudian bertanya, apakah Musyaffa juga pernah merekomendasikan nama terdakwa Muafaq Wirahadi ke mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk menjadi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Musyaffa menjawab, ia merasa tidak pernah merekomendasikan nama Muafaq ke Romahurmuziy.

Kemudian, Basir menunjukkan berita acara pemeriksaan Romahurmuziy yang sudah dikonfirmasi di persidangan.

"Ucapannya (Romahurmuziy) gini, 'Gus ini loh Pak Muafaq beliau bagus untuk memimpin Gresik'. Kira-kira begitu ucapan saudara. Coba ingat-ingat, wong saya aja ingat omongan saudara," kata jaksa Basir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com