Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Pemda Dapat Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kompas.com - 03/07/2019, 13:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah yang mendukung terselenggaranya program tersebut. Penghargaan itu diserahkan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Saat menyerahkannya, Kalla mengatakan penyerahan Anugerah Paritrana ini untuk menghargai pemerintah daerah yang disipilin dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Penghargaan ini bermakna tentu BPJS dan pemerintah menghargai upaya daripada perusahaan-perusahaan dan pemda (pemerintah daerah) untuk tetap menjaga cara bagaimana menyejahterahkan para pekerja," kata Kalla.

Baca juga: Alasan Indonesia Dukung Pendirian Pusat Studi Ketenagakerjaan Negara Islam

Pemerintah daerah yang mendapatkan Anugerah Paritrana ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Adapun pemerintah kota yang memperoleh Anugeran Paritrana ialah Makassar, Bitung, dan Tanjung Pinang.

Ia menambahkan negara yang maju selalu berusaha menyejahterakan para pekerjanya. Sebab, mereka tak hanya menganggap pekerja sebagai buruh, tetapi juga anggota keluarga.

Selain dengan menyelenggarakan BPJS, Kalla mengatakan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan meningkatkan upah minimum regional (UMR).

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan Paritrana juga diberikan kepada para perusahaan dari skala kecil hingga besar, khususnya bagi mereka yang patuh dalam menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial.

Baca juga: Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan, Menaker Beri Solusi

Wapres berharap penghargaan yang diberikan kepada para perusahaan tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan sosial bagi para pekerjanya.

"Kalau perusahaan kecil saja disiplin dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja, apalagi perusahaan menengah. Kalau perusahaan menengah bisa, apalagi perusahaan besar yang lebih teratur usahanya," ujar Kalla.

"Karena upaya menyejahterahkan pekerja tentu cara kita juga mendekatkan produktivitas," lanjut Wapres.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (4/7) mendatang akan mengundang Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin ke Kantor Wakil Presiden. Kalla akan memberikan informasi apa saja tugas Wapres. Selain menjelaskan apa tugas Wakil Presiden, JK juga akan menjelaskan masalah yang harus diselesaikan Wakil Presiden. Untuk memperlancar pekerjaannya Wapres yang baru harus terlebih dahulu mengetahui tugas wewenang dan kewajiban Wapres. #WakilPresiden #JusufKalla #MarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com