Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Kompas.com - 27/06/2019, 05:51 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku tak tahu soal anggapan dirinya akan pasang badan demi meloloskan Haris Hasanuddin dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur saat itu.

Lukman menjawab pertanyaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir terkait keterangan saksi lain yang mengatakan dirinya akan pasang badan terkait Haris.

"Ini perlu saya klarifikasi ke Saudara, konon Saudara pasang badan atas penunjukan Haris, apa pun risikonya, bablas lah, bisa saudara jelaskan?" tanya jaksa Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

"Saya tidak tahu yang mengucapkan itu siapa," jawab Lukman.

Baca juga: Menag Lukman Mengaku Dapat Masukan dari Khofifah soal Haris Hasanuddin Lewat Romahurmuziy

Akan tetapi berdasarkan pemberitaan media, Lukman melihat pernyataan itu berasal dari Haris yang kemudian sudah dikoreksi bahwa itu persepsi pribadi.

"Saya hanya mengatakan bahwa seingat saya, kita hadapi saja KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), itu konteksnya adalah terkait butir i tentang norma yang sanksi disiplin 5 tahun itu. Terkait itu saya katakan kita hadapi saja KASN yang mungkin lalu diinterpretasi pasang badan," ujar Lukman.

Butir i yang dimaksud merupakan syarat seleksi yang disusun Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag.

Persyaratan itu mengenai peserta seleksi tidak boleh dijatuhi sanksi disiplin sedang atau berat selama 5 tahun terakhir.

Lukman mengaku berkonsultasi dengan sejumlah ahli hukum terkait butir i tersebut. Menurut Lukman butir i itu bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: Menurut Sekjen, Menag Lukman Pasang Badan dan Tak Takut Dilaporkan ke Presiden

Butir i juga membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dua kali mengirim surat ke Lukman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Surat itu menyinggung adanya ketidaksesuaian persyaratan seleksi administrasi karena ada 2 peserta yang lolos seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Anshori pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016.

Pada intinya KASN merekomendasikan pihak Kementerian Agama untuk tak meloloskan keduanya di tahap seleksi akhir.

"Karena tidak ada batu uji atau persyaratan terkait dengan itu. Saya sudah tanya staf ahli dan ahli hukum kami bahwa rumusan butir i tersebut bisa membuat masalah hukum di kemudian hari dan melanggar hak konstitusional ASN yang ingin ikut promosi jabatan di atasnya," ujar Lukman.

Selain itu, ia juga memerintahkan Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan selaku Ketua Pansel Jabatan Tinggi Kemenag untuk membalas surat KASN itu.

Ia menyadari secara normatif rekomendasi KASN harus dipatuhi. Akan tetapi, ia mengingatkan, KASN dalam suratnya juga terbuka menguji kembali jika terjadi perbedaan data.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Karena dalam surat KASN juga menyebut dapat menguji kembali kalau ada data yang berbeda, itulah surat untuk KASN meminta rekomendasi yang dibuat sebelumnya," kata Lukman.

Sementara itu, terdakwa Haris Hasanuddin menegaskan anggapan Lukman Hakim Saifuddin akan pasang badan terkait dirinya memang persepsi pribadi saja.

"Itu memang persepsi saya terkait isu. Jadi bukan ucapan Pak Menteri Agama langsung. Tapi adalah bahasa saya terkait isu persyaratan pada diktum i yang baru kali ini ada tatkala ikut seleksi jabatan ini," kata Haris saat menanggapi kesaksian Lukman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X