Kompas.com - 27/06/2019, 05:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkapkan, ada kode khusus terkait nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ketika dirinya berkomunikasi dengan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Kode khusus itu adalah "B1"

Pada awalnya jaksa KPK Abdul Basir mengonfirmasi Romahurmuziy apakah ada kode tertentu terkait Lukman saat sedang berkomunikasi dengan Haris.

"Kadang-kadang Pak Menag, Menteri, Mas," jawab Romy saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Mufaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Mendengar jawaban Romahurmuziy, jaksa Basir menanyakan apakah pernah memanggil dengan sebutan B1.

"B1, kalau membahasakan pada orang lain, kadang-kadang saya menggunakan B1. B1 itu Banteng karena (Kementerian Agama) itu kan di Lapangan Banteng," kata dia.

Menurut Romahurmuziy, kode itu kadang-kadang ia gunakan saat berkomunikasi dengan Haris.

"Ya sudah nanti chat-nya dikeluarkan saat yang tepat," jawab jaksa Basir.

Baca juga: Menag Lukman Mengaku Dapat Masukan dari Khofifah soal Haris Hasanuddin Lewat Romahurmuziy

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Kompas TV Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin hadir menjadi saksi. KPK menyebut keterangan menteri agama bisa menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini. Selain menteri agama tersangka penerima suap mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy juga hadir bersaksi untuk terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga awalnya dijadwalkan hadir namun berhalangan karena tugas. Ada 7 saksi yang dihadirkan di sidang kali ini. Keterangan menteri agama akan dikonfrontasi dengan keterangan terdakwa dan saksi sebelumnya terutama soal keputusan untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. #MenteriAgama #JualBeliJabatanKemenag
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Nasional
Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Nasional
Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Nasional
Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.