Gerindra: Prabowo Bukan Pencari Jabatan, Jangan Samakan dengan yang Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra membantah ada pertemuan atau deal-deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya berbeda dengan partai lain yang mudah tergiur dengan jabatan.

"Ini Gerindra bukan partai lain. Kami fokus di MK. Kami enggak pernah punya rencana zig zag selagi proses ini," kata Andre, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Gerindra Sebut Jadi Oposisi atau Koalisi Pemerintah Diputuskan Setelah Sidang MK

Andre mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus mengikuti proses hukum gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia tak menutup kemungkinan soal pertemuan Prabowo dengan Jokowi setelah sidang putusan MK diketok. Andre menyebut pertemuan keduanya akan digelar pada waktu yang tepat.

"Bicara rekonsiliasi, pertemuan dengan Pak Jokowi antara Pak Prabowo, pada suatu saatnya nanti di waktu yang pas, tentu insyaallah demi kepentingan bangsa dan negara dan demi silaturahim tentu akan ada," ujar Andre.

Baca juga: Ketika Saya Promosikan Prabowo, yang Naik Bukan Suaranya PAN, tetapi Gerindra

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, TKN tidak menutup kemungkinan bagi partai oposisi untuk bergabung dalam koalisi pemerintah.

Menurut Arsul, Partai Gerindra bahkan menjadi partai yang lebih dihormati oleh beberapa partai untuk masuk ke Koalisi Indonesia Kerja.

"Ada memang sebagian partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/6/2019).