Gerindra Sebut Jadi Oposisi atau Koalisi Pemerintah Diputuskan Setelah Sidang MK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, hingga saat ini Gerindra belum memutuskan berada di koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

Riza mengatakan, arah Partai Gerindra akan diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019.

"Sampai hari ini, kami belum memutuskan apakah Partai Gerindra akan oposisi atau koalisi (pemerintah), belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK. Kita hormati dulu hasil MK," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Riza mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja partai selama 10 tahun menjadi oposisi.

Baca juga: Ketika Saya Promosikan Prabowo, yang Naik Bukan Suaranya PAN, tetapi Gerindra

"Semuanya ada plus minusnya. Kami akan evaluasi 10 tahun kami di oposisi," ujar dia.

Ia juga membantah adanya tawaran dari koalisi pemerintah agar Partai Gerindra bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Sejauh ini belum ada tawaran seperti itu. Tawaran itu kan baru disampaikan melalui media, Itu biasa," kata dia.

Riza mengatakan, tawaran yang sama juga akan dilakukan koalisi Prabowo-Sandiaga jika memenangi Pilpres 2019.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada partai-partai pemerintah yang mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dengan kami," ujar Riza.

Baca juga: TKN Anggap Koalisi Prabowo-Sandiaga Tersisa Gerindra dan PKS

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, TKN tidak menutup kemungkinan bagi partai oposisi untuk bergabung dalam koalisi pemerintah.

Menurut Arsul, Partai Gerindra bahkan menjadi partai yang lebih dihormati oleh beberapa partai untuk masuk ke Koalisi Indonesia Kerja.

"Ada memang sebagian partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/6/2019).