Demokrat Lebih Intens Komunikasi dengan Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 25/06/2019, 09:43 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id) Abror/presidenri.go.idPresiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan belakangan ini partainya lebih intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin daripada koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Ferdinand saat ditanya dengan pihak mana Partai Demokrat lebih intensif menjalin komunikasi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.

"Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kami memang agak terbatas sekali. Di samping kami melihat, apalagi melihat sidang MK kemarin Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

"Jadi memang komunikasi dengan Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sekali sehingga kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Syarief Hasan: Jika Ada Chemistry, Tak Tutup Kemungkinan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Ia menambahkan, komunikasi dengan pihak Jokowi-Ma'ruf semakin cair. Hal itu terlihat dari diterimanya dengan baik kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas) oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selain dilakukan oleh Agus dan Ibas, komunikasi juga dilakukan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum.

Namun, Ferdinand enggan mengungkapkan siapa saja elite di koalisi Jokowi-Ma'ruf yang mereka temui.

Baca juga: TKN Jokowi: Jika Demokrat Ingin Gabung Koalisi, Kami Sangat Terbuka

Saat ditanya apakah komunikasi juga membahas rencana pembentukan koalisi pemerintahan, Ferdinand menjawab, pertemuan-pertemuan tersebut tak langsung menjurus ke arah sana.

Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih mengarah pada penyamaan persepsi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dalam masalah pembangunan.

"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini. Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai. Maka, ayo bergandengan tangan membangun bangsa," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019).

Elite Demokrat sebelumnya mengaku akan memutuskan arah koalisi setelah putusan MK.

Saat Pilpres 2019, Demokrat ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga setelah gagal bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X