Kompas.com - 23/06/2019, 20:56 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) banyak memberikan kelonggaran dalam persidangan sengketa Pilpres 2019.

Salah satunya mengizinkan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperbaiki berkas permohonannya.

Ia menilai, hal tersebut tak diatur dalam Peraturan MK No. 4 Tahun 2018.

Selain itu, Bivitri menilai, hakim MK juga memberi kelonggaran kepada tim hukum Prabowo-Sandi untuk memperbaiki bukti yang disertakan dalam persidangan.

Baca juga: KPU Berharap MK Tolak Seluruh Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Menurut Bivitri, biasanya bila berkas bukti belum rapi, hakim MK langsung menolaknya.

"Itu kelonggaran hakim. Menerima dulu perbaikan permohonan yang dua kali lipat dari yang asli. Dari 37 jadi 146 halaman," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).

"Lalu kalau bukti tidak dikode atau disusun dengan baik biasanya tidak diterima. Padahal dalam sidang biasanya tidak diterima. Meski akhirnya yang sidang kemarin ditarik juga (buktinya)," lanjut dia.

Baca juga: 4 Keterangan Saksi dan Ahli 01 dalam Sidang MK...

Bivitri menganggap hakim sengaja memberi banyak kelonggaran lantaran yang dipersidangkan ialah perkara politik yang banyak menyita perhatian masyarakat.

Karena itu, MK mencoba memberi ruang kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mencari keadilan.

Meski banyak memberi kelonggaran, Bivitri meyakini hal tersebut tak memengaruhi kualitas putusan hakim.

Ia meyakini kesembilan hakim MK akan memutuskan perkara tersebut tanpa berpihak ke salah satu pihak.

"Jadi hal seperti itu sifatnya teknis kalau berkaitan dengan berita acara nanti mereka akan mempertimbangkan semua, akan dituangkan dalam putusan," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Nasional
58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Nasional
Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Nasional
Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Nasional
FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

Nasional
Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.