Kompas.com - 22/06/2019, 09:37 WIB
Saksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSaksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pemeriksaan dilakukan melalui sidang sengketa hasil pilpres yang digelar pada Jumat (21/6/2019), yang dihadiri pula oleh pihak pemohon dalam hal ini Tim Hukum paslon 02, pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebagai pihak terkait, Kuasa Hukum 01 menghadirkan dua orang saksi dan dua orang ahli.

Banyak hal penting dan menarik yang disampaikan oleh saksi dan ahli dalam persidangan. Berikut rangkumannya...

1. Saksi Prabowo-Sandi tak pernah ajukan sengketa hasil suara saat rapat pleno

Chandra Irawan, saksi Jokowi-Ma'ruf yang mengikuti rapat pleno penetapan suara pemilu di KPU, memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres.

Chandra menyebutkan, selama proses rekapitulasi suara di tingkat pusat, saksi Prabowo-Sandi tidak pernah menyatakan keberatan soal hasil perolehan suara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awalnya, Chandra ditanya oleh Kuasa Hukum 02 soal proses rekapitulasi tingkat pusat untuk Provinsi Papua.

Baca juga: BPN Sesalkan Saksi 01 Tidak Cuti Saat Rapat Pleno KPU

Ia kemudian menyebut bahwa saat pembacaan hasil rekap pilpres provinsi tersebut tak memakan waktu lama.

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi lantas bertanya soal ada tidaknya sengketa perolehan suara.

"Terhadap perolehan suara yang saudara sebutkan tadi itu, adakah sengketa terhadap perolehan suara itu kalau ada bagaimana yang saudara ketahui penyelesaiannya," tanya Chandra.

"Kalau saya, di setiap tahapan rekap tidak ada sengketa yang terkait dengan hasil suara. Beberapa hal yang disampaikan oleh saksi 02 yang terkait dengan hal-hal yang di luar soal hasil perolehan suara," ujar Candra.

Persidangan berlanjut, Ketua Bawaslu Abhan juga mengatakan hal serupa.

Baca juga: KPU Sebut Pernyataan Saksi 02 soal Amplop Tak Sesuai Fakta

Ia mengatakan, selama rekapitulasi suara tingkat nasional tidak pernah ada masalah dalam hal rekapitulasi suara pilpres.

Sejumlah dinamika yang terjadi selama rekap bukan tentang rekap suara pilpres.

"Terkait rekapitulasi nasional, ada beberapa dinamika terkait dengan misalnya di Papua, kemudian di Kalbar, tetapi persoalan itu adalah mengenai rekapitulasi perolehan suara partai politik maupun antar caleg dalam satu partai politik," kata Abhan.

Hakim MK Manahan Sitompul lantas kembali bertanya bahwa masalah yang terjadi tidak berkaitan dengan sengketa hasil pilpres.

"Jadi bukan masalah pilpres ya?" tanya Manahan.

"Ketika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) nggak ada hal yang sampai dinamika kemudian sampai skorsing dan sebagainya," ujar Abhan.

2. Penjelasan saksi soal istilah "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Nasional
Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Nasional
Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X