Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks atau Fakta Sepekan, Kas Negara Kosong hingga Tarif Listrik Naik

Kompas.com - 22/06/2019, 14:33 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Seperti seleksi penerimaan CPNS tahun lalu, formasi CPNS Kemenag sepertinya masih menjadi primadona.

Sedangkan untuk rincian alokasi formasi CPNS Kemenag 2019, kemungkinan akan lebih banyak sedikit dari tahun lalu".

Selain itu, pada tautan disebutkan juga syarat hingga alur pendaftaran CPNS 2019 di Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, jika tautan tersebut dibuka, peminat akan diarahkan pada suatu laman yang berisi informasi seputar alur pendaftaran CPNS dan alokasi kuota CPNS Kemenag tahun 2019.

Atas merebaknya kabar itu, Kepala Bidang Pusat Informasi dan Humas Kemenag, Rosyidin mengungkapkan pihaknya belum mengeluarkan informasi apa pun terkait rekrutmen CPNS tahun ini.

"Sampai hari ini Kementerian Agama belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait dengan Seleksi CPNS 2019," ujar Rosyidin kepada Kompas.com pada Rabu (19/6/2019).

Baca juga: [KLARIFIKASI] Beredar Kabar Penerimaan CPNS, Ini Penjelasan Kemenag

Rosyidin mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rekrut CPNS 2019.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa informasi resmi seputar kuota, formasi, dan mekanis pendaftaran diumumkan melalui situs resmi Kemenag kemenag.go.id.

5. Tarif Tenaga Listrik Naik 20 Persen

Sebuah post berisi informasi adanya kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 20 persen ramai dibicarakan di media sosial Facebook Jumat (21/6/2019).

Namun, unggahan lain dengn narasi kenaikan tarif listrik beredar di Twitter.

Dalam twit, dituliskan narasi yang mengaitkan ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang masih berlangsung.

Selain itu, masyarakat yang fokus terhadap sidang tersebut tidak sadar bahwa tarif listrik telah naik sebanyak 20 persen. Bahkan, salah satu twit itu telah di-retweet sebanyak ratusan kali dan disukai oleh ribuan pengguna Twitter lainnya.

Mengetahui hal itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi menegaskan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan sejak 2017.

"Pemerintah hingga saat ini tidak memiliki rencana untuk kenaikan tarif listrik. Bahkan, pelanggan mampu oun tidak pernah naik sejak 2017," ujar Agung saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (21/6/2019).

Ia menjelaskan, tarif listrik rumah tangga mampu golongan 900 VA diberi diskon sebesar Rp 52 per kWh sejak 1 Maret 2019, dengan tarif menjadi Rp 1.352 per kWh.

Sedangkan, tarif golongan rumah tangga 1.300 VA ke atas dikenakan Rp 1.467,28 kWh.

Tak hanya itu, Agung mengatakan tarif listrik di Indonesia mengikuti tarif adjustment yang relatif murah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Tarif tenaga listrik (tariff adjustment) akan disesuaikan jika terjadi perubahan terhadap asumsi makroekonomi (kurs, Indonesia Crude Price/IPS, dan inflasi) yang dihitung secara kuartalan.

Baca juga: [KLARIFIKASI] ESDM Bantah Tarif Tenaga Listrik Naik 20 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com