Kompas.com - 21/06/2019, 19:35 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto merasa waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah sengketa pilpres terlalu singkat.

Bambang merasa pembuktian kecurangan pemilu membutuhkan waktu yang lebih lama.

Hal itu dikatakan Bambang saat bertanya kepada ahli yang diajukan termohon dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6/2019).

"Bagaimana kami selalu dihadapkan pada speedy trial dan itu selalu diulang-ulang. Kita sedang bermimpi atau menyelesaikan masalah? Kami cuma diberi satu hari dengan 15 saksi dan dua ahli," ujar Bambang.

Baca juga: Ahli: Kalau Tak Dilaporkan ke Bawaslu, TSM Bukan Kewenangan MK

Menurut Bambang, jika ada jutaan form C1, atau dokumen hasil pemilihan di tempat pemungutan suara yang bermasalah, maka pembuktiannya tidak akan cukup dilakukan hanya dalam 5 hari persidangan.

Apalagi, pemohon hanya diberikan waktu selama sehari untuk mengajukan saksi dan ahli.

Belum lagi, menurut Bambang, saksi pemohon hanya dibatasi hanya 15 orang.

"Problem ini se-Indonesia, tapi kami cuma diberikan waktu 1 hari," kata Bambang.

Baca juga: Ahli Sebut MK Tak Punya Kewenangan Diskualifikasi Capres-Cawapres

Sesuai jadwal, putusan sidang akan dibacakan majelis hakim MK pada 28 Juni 2019.

Pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sejumlah gugatan ke MK. Intinya, mereka menuduh terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019 secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.