Ahli Sebut Pemohon Sesatkan Hakim karena Samakan Argumen Pilkada dengan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa argumen pemohon sengketa hasil pemilu presiden dapat menyesatkan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebab, pemohon malah menggunakan argumentasi perselisihan pilkada dalam perselisihan pilpres.

Hal itu dikatakan Eddy saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6/2019).

"Kuasa hukum pemohon berulang kali menggunakan contoh pilkada sebagai rujukan dalam perselisihan hasil pilpres. Majelis hakim yang mulia jangan sampai terjebak dengan dalil yang menyesatkan," ujar Eddy.

Baca juga: Ahli 01: Pemohon Mencampuradukan Perolehan Suara dan Sengketa Pemilu

Menurut Eddy, kuasa hukum pemohon seolah-olah menjadikan putusan MK terkait perselisihan Pilkada sebagai yurisprudensi. Padahal, penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

Sementara, menurut Eddy, perselisihan pilkada tidak identik dengan perselisihan pilpres.

Eddy mengatakan, jika kuasa hukum pemohon memahami bahwa konstruksi hukum pilkada tidak tidak sama dan tidak serta merta disamakan dengan konstruksi hukum pilpres, maka tidak ada alasan untuk menerapkan preseden pilkada pada pilpres.