Panglima TNI Minta Penangguhan Penahanan Soenarko, Ini Tanggapan Fadli Zon

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta penangguhan penahanan bagi mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko yang ditahan atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung langkah panglima TNI. Sebab, menurut Fadli, Soenarko tidak bersalah atas kepemilikan senjata api ilegal itu sehingga tidak perlu ada penahanan.

"Menurut saya pak Soenarko jelas tidak bersalah, harusnya tidak ditahan," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Meski Penahanan Telah Ditangguhkan, Kasus Soenarko Tetap Diusut

Selanjutnya, Fadli mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, senjata api yang dimiliki Soenarko adalah senjata lama yang akan diberikan kepada Kopassus.

Oleh karena itu, menurut dia, tuduhan kepada Soenarko sengaja dicari-cari. Hal itu, kata Fadli, berbahaya bagi demokrasi saat ini.

"Jadi ini dicari-cari aja orang yang vokal, dicari-cari, dikorek-korek kesalahannya supaya bagian dari pembungkaman terhadap suara-suara kritis di saat-saat tertentu. Saya kira ini membahayakan demokrasi karena pembungkaman semacam ini bisa berulang," pungkasnya.

Baca juga: Pengacara Sebut Soenarko akan Keluar dari Tahanan Usai Shalat Jumat

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah menandatangani surat permintaan penangguhan penahanan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang ditahan karena diduga memiliki senjata api ilegal.

"Surat permintaan penangguhan penahanan kepada Kapolri ditandatangani Panglima TNI pada Kamis malam (20/6) pukul pada 20.30 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan. Dia ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh.

Soenarko dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional. Senjata itu diduga digunakan untuk diselundupkan dalam kerusuhan 22 Mei 2019.