Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Sebut Ahli KPU Tak Bisa Membantah Kecurangan TSM

Kompas.com - 20/06/2019, 19:31 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Luthfi Yazid, menilai ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu membantah dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpes 2019.

Ahli yang dimaksud yakni pakar IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Marsudi Kisworo.

Marsudi dihadirkan KPU pada lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6/2019) hari ini.

Menurut Luthfi, Marsudi hanya mampu menjelaskan latar belakang sistem informasi penghitungan pemilu (Situng) yang dimiliki KPU. Namun, Marsudi tidak menyentuh masalah substansial soal kecurangan TSM yang disoal kubu Prabowo-Sandi.

Baca juga: Ahli KPU Akui Situng Punya Kekurangan

"Jadi kami ingin menjelaskan bahwasaannya KPU ini sebagai yang mendapat (mandat) konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil ini kedodoran, tidak siap mereka. Dan ahli yang dihadirkan mereka tidak menjelaskan apa-apa," ujar Luthfi usai persidangan.

Luthfi lantas membandingkan dengan keterangan 14 saksi dan ahli yang dihadirkan Prabowo-Sandi. Ia menyebut, baik saksi maupun ahli yang dihadirkan pihak Prabowo-Sandi bisa membuktikan bahwa kecurangan dalam pilpres 2019 terjadi secara TSM.

Ia menilai bahwa ahli yang dihadirkan KPU tidak mampu menjawab dalil permohonan Prabowo-Sandi, misalnya soal keamanan sistem Situng dan IT KPU.

"Harusnya KPU bisa memberikan counter terhadap itu. Kalau jawaban ahlinya (KPU) tadi banyak kata-kata mungkin, banyak kata-kata yang tidak pasti," ujarnya.

Baca juga: Alasan KPU Tak Mau Repot-repot Hadirkan Saksi, Hanya Ahli

Luthfi sepakat dengan harapan KPU agar sistem penghitungan suara pemilu ke depan menjadi lebih baik.

Akan tetapi, ia menegaskan kondisi yang terjadi saat ini memperlihatkan KPU tidak siap menjadi penyelenggara pemilu yang diberi mandat oleh publik.

"Mestinya KPU jelaskan saja secara rasional, obyektif. Saya rasa masyarakat akan paham kalau mereka bisa menjelaskan itu," ujar Luthfi.

Kompas TV Ahli IT yang dihadirkan pihak KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, memberikan masukan ke KPU agar kisruh Situng tak terjadi. Marsudi mengatakan, sebaiknya di website Situng pemilu berikutnya memisahkan data yang sudah divalidasi dan yang belum. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com