KPK: Belum Semua Kewajiban Sjamsul Nursalim Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kuasa hukum Sjamsul Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), yang menyatakan bahwa Sjamsul telah melunasi kewajibannya mengembalikan uang negara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, masih ada Rp 4,58 triliun yang belum dilunasi Sjamsul kepada negara.

"Belum semua kewajiban diselesaikan sehingga kami punya tanggung jawab sesuai dengan bukti-bukti yang ada agar seluruh uang yang seharusnya diterima oleh negara kembali lagi," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Karena itulah, lanjut Febri, KPK melakukan proses hukum terhadap Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim. Ia menegaskan, dalam penetapan keduanya sebagai tersangka, KPK mendasarkan pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, bukan perdata.

Febri menegaskan, dasar yang menetapkan Sjamul dan Itjih sudah jelas dan tak perlu lagi dipertanyakan. KPK pun terus berupaya untuk mengembalikan uang negara Rp 4,58 triliun tersebut.

"Bagaimanapun caranya yang sesuai dengan aturan yang hukum yang berlaku," sambungnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Sesalkan Sjamsul Nursalim Dijadikan Tersangka Meskipun Sudah Lunasi Kewajiban

Sebelumnya, pihak kuasa hukum Sjamsul, Otto Hasibuan, menyatakan, penetapan Sjamsul dan Itjih sangat disesalkan.

Sebab, hal tersebut dianggap bertentangan dengan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Sjamsul sebagaimana tertuang dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) tanggal 21 September 1998. Perjanjian tersebut ditandatangani antara pemerintah dan Sjamsul.

"Faktanya, Sjamsul pada tanggal 25 Mei 1999 telah memenuhi kewajibannya untuk membayar sebesar Rp 28,404 triliun dengan cara yang disepakati dalam MSAA. Maka, penetapan tersangka atas Sjamsul dan Itjih sangat disesalkan," ujar Otto dalam konferensi persnya di hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Kuasa Hukum: Sjamsul Nursalim di Singapura, KPK Juga Tahu

Otto menjelaskan, seluruh kewajiban Sjamsul telah dibayar lunas. Hal itu dinyatakan pemerintah dalam surat release and discharge tertanggal 25 Mei 1999 yang dipertegas dengan akta otentik berupa akta notaris Nomor 48.

Inti dari surat tersebut, lanjutanya, yaitu pemerintah berjanji dan menjamin untuk tidak menuntut Sjamsul dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Inpres Nomor 8 tahun 2002.

"Isi surat release and discharge yang dikeluarkan tersebut adalah sesuai dengan format yang ditentukan dalam MSAA," tutur Otto.

Baca juga: Tanggapi Pengacara Sjamsul Nursalim, KPK Sebut Penanganan Kasus BLBI Sesuai Prosedur

Seperti diketahui, KPK menetapkan obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK membuka penyidikan baru terhadap pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Saut, penetapan tersangka pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura ini berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Perbuatan Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul dan Itjih sebanyak Rp 4,58 triliun.