Di Sidang MK, Saksi Paslon 02 Tak Bisa Pastikan Korelasi Antara KK Manipulatif dan Pengguna Hak Pilih

Kompas.com - 19/06/2019, 11:35 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi yang diajukan Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum, tidak dapat menjelaskan korelasi antara dugaan Kartu Keluarga (KK) manipulatif dan pengguna hak pilih pada Pemilu 2019.

Dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019), Agus awalnya memaparkan adanya 117.333 KK manipulatif di lima kabupaten.

KK manipulatif artinya dalam satu kartu berisi lebih dari 1.000 orang, nomor KK yang tidak seusai nomenklatur, dan alamat yang berbeda-beda.

Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bertanya apakah Agus dapat memastikan apakah seluruh nama dalam KK tersebut menggunakan hak pilih.

"Kalau dijumlahkan orangnya kira-kira berapa yang berkorelasi dengan pengguna hak pilih?" tanya Saldi.

Baca juga: Saksi 02 Ditegur Hakim MK karena Pakai Istilah Siluman dan Manipulatif

Lantas Agus mengatakan tidak dapat memastikan apakah seluruh nama yang dalam KK menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sebab, pihaknya tidak melakukan rekapitulasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya tidak bisa menjawab karena tidak melakukan rekap. Karena jumlah beda-beda," ujar Agus.

"Berarti tidak tahu ya. Apakah orang yang di KK itu anda teliti dan telah juga bahwa yang invalid itu menggunakan hak pilih?" tanya Saldi lagi.

Kemudian, Agus menjelaskan bahwa data invalid itu tidak ada setelah diverifikasi di lapangan.

Baca juga: Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif yang ia paparkan juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Yang invalid ini kemudian terbukti di lapangan dia siluman. Tidak ada," kata Agus.

"Jadi walaupun ada KK yang invalid tapi anda tidak bisa memberikan keterangan kepada Mahkamah bahwa jumlah itu sekaligus pengguna hak pilih," ucap Saldi.

Kompas TV Sidang ketiga sengketa pilpres 2019 berlangsung di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/6). Pada agenda hari ini, MK mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam sidang, tim hukum Prabowo Subianto menghadirkan Agus Maksum sebagai saksi. Agus merupakan timses Prabowo yang bertugas memberikan masukan ke KPU tingkat nasional. Agus mengaku mendapat ancaman saat memantau data DPT. Namun, Agus menolak memberikan informasi mengenai pihak yang mengancamnya tersebut. #SidangMK #GugatanPrabowo #SengketaPilpres2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

PCR Akan Diwajibkan di Semua Moda Transportasi, Anggota DPR: Harusnya Digratiskan

Nasional
Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Naik Pesawat Wajib PCR, Kereta Api-Bus Boleh Antigen

Nasional
Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Terbaru, Tes PCR untuk Naik Pesawat Boleh 3x24 Jam Sebelum Keberangkatan

Nasional
Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Dua Ilmuwan Indonesia Masuk Daftar 2 Persen Peneliti Teratas Dunia

Nasional
Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Yo Kim Tjan, Sang Perekam Pertama Lagu Indonesa Raya...

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi: Pemuda Kekuatan Terbesar di Era Digital

Nasional
Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Jokowi: Tak Ada yang Aman dari Covid-19 sampai Semua Orang Aman

Nasional
DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

DPR Raih Predikat Badan Publik Informatif, Puan: Ini Bukti dari Keterbukaan Parlemen

Nasional
Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Nasional
Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.