Di Sidang MK, Saksi Paslon 02 Tak Bisa Pastikan Korelasi Antara KK Manipulatif dan Pengguna Hak Pilih

Kompas.com - 19/06/2019, 11:35 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak AHakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi yang diajukan Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum, tidak dapat menjelaskan korelasi antara dugaan Kartu Keluarga (KK) manipulatif dan pengguna hak pilih pada Pemilu 2019.

Dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019), Agus awalnya memaparkan adanya 117.333 KK manipulatif di lima kabupaten.

KK manipulatif artinya dalam satu kartu berisi lebih dari 1.000 orang, nomor KK yang tidak seusai nomenklatur, dan alamat yang berbeda-beda.

Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bertanya apakah Agus dapat memastikan apakah seluruh nama dalam KK tersebut menggunakan hak pilih.

"Kalau dijumlahkan orangnya kira-kira berapa yang berkorelasi dengan pengguna hak pilih?" tanya Saldi.

Baca juga: Saksi 02 Ditegur Hakim MK karena Pakai Istilah Siluman dan Manipulatif

Lantas Agus mengatakan tidak dapat memastikan apakah seluruh nama yang dalam KK menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sebab, pihaknya tidak melakukan rekapitulasi.

"Saya tidak bisa menjawab karena tidak melakukan rekap. Karena jumlah beda-beda," ujar Agus.

"Berarti tidak tahu ya. Apakah orang yang di KK itu anda teliti dan telah juga bahwa yang invalid itu menggunakan hak pilih?" tanya Saldi lagi.

Kemudian, Agus menjelaskan bahwa data invalid itu tidak ada setelah diverifikasi di lapangan.

Baca juga: Saksi Ungkap Sejumlah DPT yang Tak Dilengkapi Nomor Kartu Keluarga

Namun, Agus tidak dapat memastikan apakah seluruh data invalid dalam KK manipulatif yang ia paparkan juga menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Yang invalid ini kemudian terbukti di lapangan dia siluman. Tidak ada," kata Agus.

"Jadi walaupun ada KK yang invalid tapi anda tidak bisa memberikan keterangan kepada Mahkamah bahwa jumlah itu sekaligus pengguna hak pilih," ucap Saldi.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Nasional
Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Karyawan Apresiasi Langkah Suryopratomo Mundur dari Calon Dirut TVRI

Nasional
Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Komisi I DPR dan Menkominfo Rapat, Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X