Publik Disebut Takut Bicara Politik dan Penangkapan oleh Polisi, Ini Tanggapan Moeldoko

Kompas.com - 19/06/2019, 06:25 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, tindakan yang dilakukan kepolisian saat aksi pada 21-22 Mei 2019 karena terdesak situasi lapangan.

Hal ini disampaikannya menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan terjadi penurunan tren perbaikan demokrasi, khususnya pasca kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Dua indikator di antaranya yaitu, muncul ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena oleh polisi. Kedua, muncul rasa takut masyarakat saat berbicara tentang politik.

Berdasarkan survei, tren ketakutan masyarakat terhadap isu penangkapan semena-mena oleh penegak hukum menunjukkan 38 persen.

Baca juga: Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

"Sehingga memang ada aksi-aksi kepolisian yang ujung-ujungnya adalah mengurangi, mengurangi privasi, mengurangi kebebasan, mengurangi kemerdekaan berpendapat. Karena apa? Karena situasinya sedang high concent, kondisinya harus dikontrol dengan baik," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Moeldoko mengatakan, tindakan polisi selama aksi unjuk rasa 21-22 Mei itu dalam rangka menjaga stabilitas dan demokrasi negara.

"Saya selalu menyampaikan dalam konteks bagaimana menjaga stabilitas dan demokrasi," ujar dia.

Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) melakukan survei pasca kerusuhan 21-22 Mei.

Survei tersebut mengenai opini publik ini dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019.

Dalam survei, SMRC menanyakan responden mengenai ketakutan masyarakat saat berbicara tentang politik pasca kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019.

Baca juga: Titik Terang Penyebab Korban Tewas Saat Kerusuhan 21-22 Mei...

Hasilnya, 8 persen menyatakan selalu takut bicara politik. Kemudian, 35 persen responden menyatakan sering merasa takut.

Jika ditotal, maka terdapat 43 persen responden yang takut bicara politik pasca kerusuhan. Berdasarkan survei, tren ketakutan itu mengalami peningkatan.

Pasca pemilu 2009, ada 16 persen responden. Kemudian, pasca pemilu 2014, terdapat 17 persen.

Sementara, pasca pemilu dan kerusuhan 21-22 Mei 2019, terdapat 43 persen responden yang merasa takut.

Demikian pula mengenai ketakutan masyarakat terhadap isu penangkapan semena-mena oleh penegak hukum. SMRC menanyakan responden mengenai ketakutan masyarakat pasca kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019.

Hasilnya, 7 persen menyatakan selalu takut terhadap penangkapan. Kemudian, 31 persen responden menyatakan sering merasa takut. Jika ditotal, maka terdapat 38 persen responden yang takut ditangkap secara semena-mena pasca kerusuhan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X