Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Sebut Kongres V PDI-P Akan Minta Megawati Kembali Jadi Ketum

Kompas.com - 18/06/2019, 13:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Megawati Soekarnoputri akan kembali diminta menjadi ketua umum dalam Kongres V nanti.

Hal itu menepis isu bahwa Megawati akan mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PDI-P.

"Karena memang Bu Mega sebagai pemersatu dari partai yang mempunyai ideologi. Sehingga, memang dengan demikian kenapa sampai hari ini dan tentunya dalam kongres nanti kemungkinan besar bu Mega akan diminta bersedia untuk dipilih kembali menjadi ketua umum," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Pramono mengatakan, kepemimpinan Megawati berdampak baik untuk PDI-P sehingga sudah sewajarnya ia dipertahankan sebagai ketum.

"PDI-P terbukti dalam kepemimpinan bu Mega dari waktu ke waktu bisa mempertahankan kemenangan," ujarnya.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ia mengatakan, Kongres V PDI-P dipercepat bukan karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

Trimedya juga mengatakan, seluruh kader partai membutuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Menurut dia, Megawati juga masih ingin menduduki jabatan Ketum.

"Enggak ada (isu mundur). Kami membutuhkan (Ibu Ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kami juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDI-P dan terbukti kemarin 2019 kami masih bisa menang," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Kompas TV Otoritarian, Koruptif, dan Represif terhadap sikap-sikap kritis dialamatkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi kepada pemerintahan Joko Widodo saat membacakan poin gugatannya dalam sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Benarkah pemerintahan cenderung menjadi neo orde baru ? KompasTV akan mengulasnya bersama bersama Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI, Masinton Pasaribu Politisi PDI Perjuangan dan Miftah Nur Sabri politisi Partai Gerindra. #BPNPrabowoSandiaga #MahkamahKonstitusi #SengketaPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com