Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Sebut Kongres V PDI-P Akan Minta Megawati Kembali Jadi Ketum

Kompas.com - 18/06/2019, 13:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Megawati Soekarnoputri akan kembali diminta menjadi ketua umum dalam Kongres V nanti.

Hal itu menepis isu bahwa Megawati akan mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PDI-P.

"Karena memang Bu Mega sebagai pemersatu dari partai yang mempunyai ideologi. Sehingga, memang dengan demikian kenapa sampai hari ini dan tentunya dalam kongres nanti kemungkinan besar bu Mega akan diminta bersedia untuk dipilih kembali menjadi ketua umum," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Pramono mengatakan, kepemimpinan Megawati berdampak baik untuk PDI-P sehingga sudah sewajarnya ia dipertahankan sebagai ketum.

"PDI-P terbukti dalam kepemimpinan bu Mega dari waktu ke waktu bisa mempertahankan kemenangan," ujarnya.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ia mengatakan, Kongres V PDI-P dipercepat bukan karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

Trimedya juga mengatakan, seluruh kader partai membutuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Menurut dia, Megawati juga masih ingin menduduki jabatan Ketum.

"Enggak ada (isu mundur). Kami membutuhkan (Ibu Ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kami juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDI-P dan terbukti kemarin 2019 kami masih bisa menang," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Kompas TV Otoritarian, Koruptif, dan Represif terhadap sikap-sikap kritis dialamatkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi kepada pemerintahan Joko Widodo saat membacakan poin gugatannya dalam sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Benarkah pemerintahan cenderung menjadi neo orde baru ? KompasTV akan mengulasnya bersama bersama Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI, Masinton Pasaribu Politisi PDI Perjuangan dan Miftah Nur Sabri politisi Partai Gerindra. #BPNPrabowoSandiaga #MahkamahKonstitusi #SengketaPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com