Tim 01 Sebut Gugatan 02 Tak Jelas karena Minta MK Juga Batalkan Hasil Pileg 

Kompas.com - 18/06/2019, 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak jelas karena beberapa hal.

Salah satunya karena meminta Mahkamah Konstitusi untuk turut membatalkan hasil Pemilihan Legislatif 2019.

"Dengan petitum demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No. 987/PL/01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan batal dan tidak sah," ujar Ketua tim hukum 01, Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan sengketa pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Tim Hukum 01 Sebut Gugatan 02 Seharusnya Tak Diterima MK, Ini Penjelasannya

Hal itu tercantum pada petitum permohonan poin 2 yang bunyinya:

"Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No. 987/PL/01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemiihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019."

Baca juga: Tim 01: Tuduhan Kecurangan dan Pelanggaran Sudah Diputus Lembaga Berwenang

Keputusan KPU yang menjadi objek perkara dalam sengketa ini memuat hasil perolehan suara pileg. Sedangkan, tim hukum 02 tidak memasukan argumen apapun tentang tidak sahnya suara pileg.

Yusril mengatakan hal ini membuat gugatan 02 menjadi tidak jelas antara isi permohonan dan tuntutannya. 

"Pemohon tidak menguraikan secara tegas dan jelas hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya. Oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima," kata Yusril.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akan menyampaikan jawaban sebagai pihak termohon dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Selasa (18/6).<br /> KPU telah menyiapkan jawaban untuk seluruh permohonan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh tim BPN Prabowo-Sandi, baik versi gugatan yang didaftarkan pada 24 Mei, maupun versi gugatan perbaikan 10 Juni.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.