Cerita Eks Pimpinan DPRD Sumut soal "Orang Gubernur" yang Dinilainya Angkuh

Kompas.com - 17/06/2019, 16:54 WIB
Sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Sumatera Utara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) sore. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Sumatera Utara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga mengungkapkan, salah satu yang paling berperan dalam membahas pemberian uang dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke anggota dewan adalah Zulkarnaen alias Zul Jenggot.

Zulkarnaen juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut. Ia merupakan anggota dari Fraksi PKS.

"Itu saudara Zulkarnaen alias Zul Jenggot, ini anak angkuh dan sombong dalam benak saya. Tanda petik ini orangnya gubernur," kata Chaidir saat mengonfirmasi berita acara pemeriksaannya yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...

Chaidir bersaksi untuk enam terdakwa kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut. Mereka adalah Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

Jaksa mengonfirmasi BAP Chaidir bahwa sekitar November 2013 usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD Tahun 2014, dirinya diundang ke ruang kerja Sekretaris Dewan saat itu, Radiman Tarigan.

Di sana, Chaidir melihat sudah ada Radiman, Zulkarnaen dan sejumlah anggota DPRD lainnya saat itu.

Menurut jaksa, Chaidir menyatakan bahwa Zulkarnaen mengungkapkan telah terjadi kesepakatan bersama Gatot Pujo untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Sumut dengan jumlah yang beragam untuk anggota dan pimpinan DPRD.

Baca juga: Mantan Anggota DPRD Sumut Muhammad Faisal Dituntut 4 Tahun Penjara

Jumlahnya berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 1,5 miliar.

"Benar itu yang saya utarakan, saya ingin pola itu tidak dilakukan, tapi di dalam bentuk yang diatur undang-undang semacam pelayanan kepada konstituen dalam bentuk dana alokasi aspirasi ketika kita reses ada usulan pembangunan jembatan gantung, jalan setapak dan itu saya ingin seperti itu agar kita bisa mempertanggungjawabkan ke dapil kita," katanya ke jaksa.

Ia pun mengaku heran dan marah ketika Zulkarnaen mengungkap adanya kesepakatan pemberian uang itu. Chaidir juga mengaku tak tahu secara persis kronologi atau proses hingga terjadinya kesepakatan itu.

Baca juga: KPK Eksekusi Satu Terpidana Kasus DPRD Sumut ke Lapas Tanjung Gusta

Zulkarnaen pun tidak pernah menyampaikan informasi tersebut kepada dirinya selaku pimpinan.

"Tiba-tiba sudah dibacakan hasilnya dan saya protes keras dan saya tinggalkan. Itu diutarakan (Zulkarnaen) secara vulgar di dalam pertemuan di ruangan Sekwan. Saya marah dan memprotes, kita kok sepertinya tidak kapok dengan masalah-masalah hukum. Saya tinggalkan pertemuan itu," ungkapnya.

"Zulkarnaen ini kalau boleh saya identifikasi sedikit orang yang sangat istimewa, malah tanda petik angkuh dan sombong sehingga kita pimpinan dewan tidak terlalu digubris oleh yang bersangkutan," sambungnya.

Baca juga: Jadi Justice Collaborator, Istri Gatot Pujo Merasa Terbantu

Dalam kasus ini, Tonnies didakwa menerima Rp 865 juta, Tohonan sebesar Rp 772 juta, Murni menerima Rp 527 juta, Dermawan sebesar Rp 577,5 juta, Arlene dan Syahrial menerima Rp 477,5 juta.

Uang itu agar mereka memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X