Cerita Eks Pimpinan DPRD Sumut soal "Orang Gubernur" yang Dinilainya Angkuh

Kompas.com - 17/06/2019, 16:54 WIB
Sidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Sumatera Utara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) sore. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSidang lanjutan kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Sumatera Utara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/6/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga mengungkapkan, salah satu yang paling berperan dalam membahas pemberian uang dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke anggota dewan adalah Zulkarnaen alias Zul Jenggot.

Zulkarnaen juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut. Ia merupakan anggota dari Fraksi PKS.

"Itu saudara Zulkarnaen alias Zul Jenggot, ini anak angkuh dan sombong dalam benak saya. Tanda petik ini orangnya gubernur," kata Chaidir saat mengonfirmasi berita acara pemeriksaannya yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...

Chaidir bersaksi untuk enam terdakwa kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut. Mereka adalah Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

Jaksa mengonfirmasi BAP Chaidir bahwa sekitar November 2013 usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD Tahun 2014, dirinya diundang ke ruang kerja Sekretaris Dewan saat itu, Radiman Tarigan.

Di sana, Chaidir melihat sudah ada Radiman, Zulkarnaen dan sejumlah anggota DPRD lainnya saat itu.

Menurut jaksa, Chaidir menyatakan bahwa Zulkarnaen mengungkapkan telah terjadi kesepakatan bersama Gatot Pujo untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Sumut dengan jumlah yang beragam untuk anggota dan pimpinan DPRD.

Baca juga: Mantan Anggota DPRD Sumut Muhammad Faisal Dituntut 4 Tahun Penjara

Jumlahnya berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 1,5 miliar.

"Benar itu yang saya utarakan, saya ingin pola itu tidak dilakukan, tapi di dalam bentuk yang diatur undang-undang semacam pelayanan kepada konstituen dalam bentuk dana alokasi aspirasi ketika kita reses ada usulan pembangunan jembatan gantung, jalan setapak dan itu saya ingin seperti itu agar kita bisa mempertanggungjawabkan ke dapil kita," katanya ke jaksa.

Ia pun mengaku heran dan marah ketika Zulkarnaen mengungkap adanya kesepakatan pemberian uang itu. Chaidir juga mengaku tak tahu secara persis kronologi atau proses hingga terjadinya kesepakatan itu.

Baca juga: KPK Eksekusi Satu Terpidana Kasus DPRD Sumut ke Lapas Tanjung Gusta

Zulkarnaen pun tidak pernah menyampaikan informasi tersebut kepada dirinya selaku pimpinan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X