Anggota Komisi III: Status Sukamiskin sebagai Lapas Koruptor Perlu Dievaluasi

Kompas.com - 17/06/2019, 10:47 WIB
Lapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusLapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Arsul Sani menilai, status Sukamiskin sebagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus koruptor perlu dievaluasi.

Menurut dia, lapas tersebut beberapa kali kecolongan dengan adanya pelanggaran oleh beberaoa terpidana kasus korupsi di sana.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pelesiran terpidana kasus korupsi e-KTP saat berada di Lapas Sukamiskin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (29/5/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (29/5/2019).
"Salah satu bentuk pembenahan sistemnya adalah evaluasi kebijakan dan peraturan. Di antaranya evaluasi kembali kebijakan menjadikan Lapas Sukamiskin sebagai lapas utama bagi terpidana korupsi," kata Arsul melalui pesan singkat, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Dari Rumah Makan Padang hingga ke Toko Bangunan, Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji...

Ia mengatakan, kebijakan menjadikan Lapas Sukamiskin sebagai tempat utama bagi terpidana korupsi sudah berjalan lima tahun.

Dengan adanya kasus Novanto serta pelanggaran lainnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi.

Ia mengusulkan ke depannya koruptor tak dikumpulkan menjadi satu, melainkan disebar ke beberapa lapas.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengompetisikan pengelolaan lapas-lapas yang menampung para koruptor.

Ia yakin kebijakan tersebut lebih efektif lantaran bisa mengurangi pelanggaran para koruptor yang biasanya merupakan bekas pejabat penting dan tokoh politik yang memiliki pengaruh besar jika disatukan.

Baca juga: Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Berisiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

"Model desentralisasi ini juga memecah berkumpulnya para terpidana kasus korupsi pada satu tempat yang merupakan eks pejabat penting, tokoh poliik dan kalangan swasta berpunya," kata Arsul.

"Mereka bisa jadi punya kekuatan mempengaruhi atau menekan aparat lapas ketika berada di satu tempat bersama-sama," lanjut politisi PPP itu.

Sebelumnya, Setya Novanto kedapatan menyalahgunakan izin keluar lapas. Saat diberikan izin berobat di Rumah Sakit (RS) Santosa Bandung, mantan Ketua DPR RI itu sempat pelesiran di salah satu toko bangunan di Padalarang, Bandung Barat.

Novanto dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. Pertimbangannya, karena Rutan Gunung Sindur adalah rutan dengan pengamanan maksimun.

Penempatan itu bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran tata tertib lapas/rutan yang dilakukan kepada Novanto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X