Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Kompas.com - 13/06/2019, 16:46 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritik tiga orang elite di lingkaran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiganya, yakni Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik, serta mantan Wasekjen Demokrat Andi Arief.

Salah satu inisiaror GMPPD, Max Sopacua, menyebut ketiga kader Demokrat tersebut kerap menyampaikan pernyataan kontroversial yang membuat kegaduhan.

"Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan, membenturkan PD dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnya terhadap ulama dan umat," ujar Max Sopacua dalam jumpa pers bersama sejumlah senior dan pendiri Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Hadir dalam jumpa pers itu pendiri dan senior partai seperti Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, Ishak, dan sejumlah tokoh senior lain.

Para senior menilai, sikap ketiga elite tersebut menyebabkan munculnya sikap antipati dan kontraproduktif terhadap Partai Demokrat.

"Secara internal kami memandang harus dilakukan kebijakan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Kepada yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan permohonan maaf dan tidak mengulanginya lagi," kata Max.

Baca juga: Senior Demokrat: Koalisi Akan Bubar pada Akhirnya...

Salah satu contoh yang disoroti para senior adalah pernyataan ketiga kader itu terkait nasib Demokrat di koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Para senior tak sepakat jika Demokrat keluar dari koalisi. Sebab, saat ini Prabowo-Sandi masih memperjuangkan kemenangan mereka di Mahkamah Konstitusi.

"Partai Demokrat tetap harus konsisten dan istiqamah mendukung dan berjuang secara maksimal bersama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam menempuh langkah konstitusional hingga tuntas," ujar Max.

Dalam kesempatan itu, para senior Demokrat juga menyoroti perolehan suara partai berlambang mercy yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019.

Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi

Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Mereka pun mendorong DPP Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max.

Kritik balik

Dihubungi terpisah, Rachland Nashidik justru menyayangkan apa yang disampaikan para senior partai kepada media massa.

"Saya nanti akan berkonsultasi pada mereka tentang menjaga marwah partai. Apakah menyampaikan pandangan koreksi secara terbuka seperti yang mereka lakukan, padahal bisa dilakukan tertutup, tidak justru mempertontonkan celana dalam partai kepada orang lain?" ujar Rachland.

Sementara Ferdinand Hutahaean enggan menanggapi teguran dari para seniornya.

"No comment dulu. Kami lagi menikmati suasana indah ngobrol-ngobrol bersama ketum SBY," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com