Potret Masa Depan Indonesia di Antara Pemilu 2019 dan Bonus Demografi

Kondisi tersebut berpotensi menggerogoti wibawa dan integritas penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara akan rawan dintervensi sementara lembaga pengawas rentan tidak punya nyali ketika berhadapan dengan para pejabat yang notabone sebagai penguasa di daerah tersebut.

Kualitas legislatif

Proses pemilu yang berkualitas tidak hanya akan menghasilkan anggota parlemen yang baik tetapi juga pemerintahan yang kuat dari mandat yang diberikan oleh rakyat.

Menurut Richard A Musgrave dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice, kualitas kebijakan anggaran negara yang dihasilkan dalam proses politik antara pemerintah dan parlemen dimulai dari proses pemilu yang menghasilkan anggota legislatif yang baik dan berkualitas. 

Pertanyaan mendasar yang muncul saat ini adalah, apa yang bisa dihasilkan dari proses pemilu yang berlangsung sampai saat ini?

Buat penguji, termasuk relevansi tulisan Musgrave dengan kondisi kita, ada berapa banyak produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif hari ini, apakah sesuai target program legislasi nasional atau tidak, berapa banyak anggota legsilatif yang ditangkap oleh lembaga antirasuah?

Seperti yang ditulis Musgrave mengenai proses pemilu yang jujur dan adil dalam setiap tahapan dan oleh setiap pihak, akan sangat mempengaruhi kualitas dan integritas anggota legislatif terpilih, seperti sodoran cermin untuk berkaca atas realitas kita. 

Kredibilitas pemerintah

Sistem presidensial telah memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya, sehingga sangat sulit untuk dijatuhkan (Rod Hague, 2004).

Peluang terjadinya pemberhentian atau dikenal dengan istilah impeachment sangat kecil dengan proses yang sangat panjang, walau tetap ada.

Oleh sebab itu, sistem presidensial yang diterapkan saat ini seharusnya menghasilkan dukungan dan legitimasi rakyat yang kuat kepada presiden terpilih.

Proses pemilu panjang yang sudah dilalui, lebih kurang sekitar 8 bulan, seharusnya sudah bisa meyakinkan masyarakat tentang arah dan tujuan bangsa ini akan dibawa.

Di tengah persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa saat ini, masyarakat tentunya sangat berharap terhadap sosok pemimpin yang tepat dan mampu menyelesaikan masalah serta memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Pemilu seharusnya menjadi ajang kontestasi dan membedah isi pikiran calon pemimpin, sehingga masyarakat yakin dengan pilihannya. 

Hal ini selaras dengan tulisan Frank Morris dalam bukunnya Measuring Electoral Integrity Arround The World, yang mengungkapkan bahwa pemilu dengan kecurangan akan melemahkan kepercayaan publik.

Pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah proses yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (distrust) dan integritas yang lemah akan menghasilkan pemerintahan yang kurang kredibel di mata publik.

Di tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi selama hajatan Pemilu 2019, lima tahun ke depan akan menjadi periode kepemimpinan yang tidak mudah terutama dalam merekatkan dan mengembalikan kepercayaan publik.