Potret Masa Depan Indonesia di Antara Pemilu 2019 dan Bonus Demografi

Kompas.com - 13/06/2019, 09:55 WIB
Ilustrasi bonus demografi dan persimpangan arah pada masa depan.SHUTTERSTOCK/ARTHIMEDES Ilustrasi bonus demografi dan persimpangan arah pada masa depan.

Proses pemilu panjang yang sudah dilalui, lebih kurang sekitar 8 bulan, seharusnya sudah bisa meyakinkan masyarakat tentang arah dan tujuan bangsa ini akan dibawa.

Di tengah persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa saat ini, masyarakat tentunya sangat berharap terhadap sosok pemimpin yang tepat dan mampu menyelesaikan masalah serta memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Pemilu seharusnya menjadi ajang kontestasi dan membedah isi pikiran calon pemimpin, sehingga masyarakat yakin dengan pilihannya. 

Hal ini selaras dengan tulisan Frank Morris dalam bukunnya Measuring Electoral Integrity Arround The World, yang mengungkapkan bahwa pemilu dengan kecurangan akan melemahkan kepercayaan publik.

Pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah proses yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (distrust) dan integritas yang lemah akan menghasilkan pemerintahan yang kurang kredibel di mata publik.

Di tengah masyarakat yang sempat terpolarisasi selama hajatan Pemilu 2019, lima tahun ke depan akan menjadi periode kepemimpinan yang tidak mudah terutama dalam merekatkan dan mengembalikan kepercayaan publik.

Terlebih lagi, kondisi ekonomi global tidak kunjung membaik, stagnasi pertumbuhan ekonomi masih akan terus terjadi, serta lemahnya kebijakan industri masih akan berdampak terhadap defisit perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Semua tantangan inilah yang akan bersama-sama kita hadapi bersama lima tahun ke depan.

Potret masa depan Indonesia

Bonus demografi akan segera berakhir sekitar 17 tahun lagi pada kisaran 2036. Sekitar 68,7 persen usia produktif penduduk akan berakhir dan 19 persen kembali mengalami penuaan sehingga masuk kategori tidak produktif.

Beban penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif kembali meningkat. Ketika itu beban negara akan semakin berat hingga memasuki 100 tahun usia kemerdekaan pada 2045.

Rentang 17 tahun bukanlan waktu yang lama bagi sebuah bangsa untuk mempersiapkan infrastruktur dan fondasi yang kokoh untuk mengakhiri periode bonus demografi yang dimilikinya.

Generasi produktif yang kita miliki hari ini, akan menjadi tulang punggung bangsa hingga menjelang 2045. Jika kita berhasil maka bangsa ini akan menuju bangsa yang maju dan kuat, tetapi jika gagal maka bencana demografi akan membuat kita menjadi bangsa pesakitan untuk kurun waktu yang lama.

Pemilu yang demokratis dan dilaksanakan secara jujur dan adil adalah prasyarat untuk membentuk parlemen dan pemerintahan yang memiliki integritas guna menghasilkan produk legislasi dan kebijakan yang berkualitas.

Prasyarat tersebut hanya bisa dilakukan dengan menyusun kembali peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab semua persoalan pada hari ini.

Inilah dilema yang sedang kita hadapi, proses transisi demokrasi yang masih dan akan kita jalani, sejauh ini belum bisa menghasilkan produk demokrasi yang mampu menjawab persoalan bangsa pada hari ini.

Akankah Pemilu 2019 cukup kuat untuk meyakinkan kita bahwa kita sudah berada pada jalur yang tepat untuk memaksimalkan bonus demografi yang kita miliki?

Patut dipikirkan, apakah anak cucu kita nantinya sedang tersenyum atau sebaliknya menangis ketika sang saka merah putih dikibarkan pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia?

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X