Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Gali Keberhasilan dan Kendala Kinerja Pimpinan KPK Saat Ini

Kompas.com - 12/06/2019, 12:02 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas Pansel bersama pimpinan KPK periode saat ini.

"Sesuai dengan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk minta masukan, ya. Terutama masukan-masukan berkaitan dengan kinerja KPK sekarang dan KPK yang diharapkan empat tahun ke depan," kata Yenti usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Menurut Yenti, pihaknya membahas keberhasilan sekaligus kendala kinerja KPK pada periode saat ini.

Baca juga: Pansel Temui Pimpinan KPK

Hal itu agar Pansel bisa menemukan calon pimpinan baru yang bisa melanjutkan keberhasilan serta memperbaiki kendala yang ada.

"Pansel ingin tahu betul, kan selalu ada perkembangan ya yang 4 tahun dialami dari mereka itu apa, harapan mereka apa, yang sedang diperjuangkan apa, perbaikan untuk KPK ke depan apa. Itu yang kita usahakan nanti kita gali, kita dapatkan dari calon-calon itu supaya ada kesinambungan yang sedang dibangun," kata dia.

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Selain itu, kata dia, Pansel juga meminta KPK menelusuri rekam jejak para calon pimpinan baru nanti. Hal itu guna memastikan apakah calon pimpinan yang masuk dalam seleksi pernah tersangkut perkara korupsi atau tidak.

"Ketika nanti nama sudah kita umumkan, nama-nama yang lolos seleksi administrasi di mana KPK misalnya tahu bahwa orang-orang tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang mereka tangani untuk memberitahukan kepada kami, sehingga kami tidak akan melanjutkan seleksi mereka, seperti itu," kata dia.

Kompas TV Apa saja yang menjadi sorotan dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi terhadap nama-nama yang ada di Pansel KPK? Dan apakah pemerintah akan mempertimbangan desakan untuk merevisi nama-nama di Pansel KPK? Untuk membahasnya sudah hadir Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Bimo Wijayanto dan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. #PimpinanKPK #PanitiaSeleksiKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com