Darwinisme Kuasa dalam Demokrasi

Kompas.com - 31/05/2019, 21:17 WIB
Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDISejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

DEMOKRASI pascareformasi memang lahir atas asumsi kecurangan kekuasaan. Ada begitu banyak tuduhan yang dilontarkan ke batang hidung penguasa Orde Baru ketika itu.

Namun, toh setelah Soeharto tak lagi jadi presiden, tak ada yang mampu membawanya ke penjara atas berbagai asumsi tuduhan yang dialamatkan kepadanya jauh hari sebelum reformasi dan jauh hari setelahnya.

Tokoh-tokoh yang membesarkan namanya dengan pernak-pernik reformasi tampaknya hanya mengincar apa yang dinikmati oleh Soeharto dan kroni-kroninya dengan jurus-jurus antibranding.

Mereka selalu menjual keburukan Orde Baru untuk melegitimasi posisi yang mereka duduki dan pelan-pelan menjiplak cara-cara Soeharto dalam mereaksi berbagai hal yang muncul.

Nyatanya, memang begitulah logika di balik proses transisi dari satu kekuasaan menuju kekuasaan lainnya.

Perbedaan mencolok hanya terdapat pada cara yang digunakan. Ketika ditumbangkan, Soeharto belum lama memgumumkan kemenangannya atas Pemilu 1997. Artinya, cara pergantian rezim yang diambil oleh publik adalah dengan "kengototan massal" yang inkonstitusional.

Ditambah lagi dengan ekonomi yang mulai memperlihatkan gejolak negatif, antipati publik yang mulai masif, pun oportunisme elite-elite yang mulai goyang keyakinannya terhadap penguasa kala itu.

Jadi, perpaduan antara "pertunjukan masif" dari antipati publik dan "pengkhianatan" elite pendukung Orde Baru menjadi awal dari runtuhnya rezim Soeharto.

Terlepas dari puja-puji kita kepada Bacharuddin Jusuf Habibie atau Wiranto, misalnya, keduanya jelas-jelas adalah bagian aktif dari Orde Baru.

Begitu pula dengan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang memang sudah menikmati posisi lumayan strategis ketika itu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X