Darwinisme Kuasa dalam Demokrasi

Kompas.com - 31/05/2019, 21:17 WIB
Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Sejumlah massa Aksi 22 Mei terlibat kericuhan di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Mengapa demikian? Karena memang begitulah kekuasaan berlaku.

Bukankah demokrasi terpimpin ataupun demokrasi Orde Baru pada mulanya dianggap sebagai solusi, lalu pada akhirnya dianggap sebagai masalah?

Adagium standar mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolut power tends to corrupt absolutely.

Korup yang dimaksud tentu bukan hanya soal "memakan" uang yang bukan haknya, tetapi menggunakan kekuasaan di luar batas-batas yang seharusnya.

Jadi apa pun rumusnya, watak dasar kekuasaan memang seperti itu.

Demokrasi mencoba menyiasatinya dengan membagi atau memisahkan beberapa jenis kekuasaan, sehingga terdapat mekanisme check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut.

Kendati demikian, demokrasi tidak akan mampu mengubah "watak dari kekuasaan". Demokrasi hanya instrumen yang bisa digunakan untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh tatanan sosial politik yang ada.

Di saat yang sama, cabang-cabang yang seharusnya memang mempunyai wewenang untuk membatasi itu sebenarnya juga memiliki kekuasaan.

Dengan mudah bisa kita bayangkan, bagaimana jika semua cabang-cabang kekuasaan itu, atau sebagian besar cabang-cabang kekuasaan itu, bersepakat untuk saling menyelamatkan watak kekuasaan yang mereka miliki?

Yang terjadi kemudian adalah munculnya "kuncian-kuncian" kekuasaan yang membuat "watak dasar kekuasaan" dari masing-masing aktor ataupun institusi tetap bisa eksis tanpa harus mengorbankan proses demokrasi.

Yang dibutuhkan hanyalah sedikit basa-basi, prasyarat-prasyarat minimal, tekanan-tekanan negatif, yang kemudian melegitimasi penguasa-penguasa untuk bermain kayu dengan kekuasaannya.

Watak yang demikian bukan hanya milik kekuasaan formal. Cara-cara nakal yang dilakukan penantang kekuasaan formal, bukan tidak mungkin, adalah refleksi dari reaksi atas perilaku dan sikap kekuasaan formal terhadap mereka selama ini.

Dalam kacamata historis tadi, Darwinisme kekuasaan semacam itu akan terus berdinamika, bergerak estafet, dan beregenerasi. Tak terkecuali, kekuasaan presiden hari ini berikut dengan semua elemen pendukungnya juga berada dalam pusaran logika sejarah yang demikian.

Maka dalam konteks inilah, publik harus pandai-pandai mencari celah terbaik agar kehidupan dan kepentingan orang banyak tetap mendapat porsi keberpihakan yang lebih dalam setiap keputusan yang ditelurkan di rumah-rumah kekuasaan, meskipun rasanya akan sangat sulit.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X