Wapres Kalla: Kami Hargai Paslon 02 Bawa Masalah Ini ke MK

Kompas.com - 24/05/2019, 09:40 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu tokoh masyarakat Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla bertemu tokoh masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para tokoh agama dan masyarakat mengadakan pertemuan membahas situasi keamanan dan politik nasional pasca-rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

Hasilnya, mereka optimistis situasi politik dan keamanan akan semakin kondusif karena pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah sepakat membawa penolakan mereka terhadap hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam pembahasan ini ada yang sangat penting. Kami sangat meghargai dua paslon semua bertekad menyelesaikan soal kita sesuai konstiusi dan undang-undang yang berlaku. Jadi kami hargai paslon 02 yang bawa masalah ini ke MK. Karena ini jalan yang sesuai undang-undang," ujar Kalla seusai pertemuan di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019) malam.

Baca juga: Ketika 2 Anggota Tim Gubernur DKI Jadi Pengacara Prabowo di MK...

Oleh karena itu, ia meminta MK menjalankan persidangan secara profesional, transparan, dan independen saat menangani sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan pasangan Prabowo-Sandi.

Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi di Jakarta.

Masyarakat diingatkan untuk tak terpancing dan ikut melakukan aksi kerusuhan di jalan.

Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya penanganan kerusuhan kepada Polri dan TNI. Polri dan TNI juga harus bekerja sesuai prosedur hukum.

"Sesuai laporan kepolisian, kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dan perusuh. Karena itu unjuk unjuk rasa yang damai sesuai aturan. Juga ada aturan untuk polisi yang dibantu TNI untuk bertindak tegas," ujar Wapres.

Baca juga: Siang Ini, BPN Prabowo-Sandiaga Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

"Pengalaman kami, perusuh punya efek negatif. Tentunya bagi pengunjuk rasa, kami harapkan juga menunggu hasil MK. Kita sudah dengar semua itu dan harapkan hasil yang baik. Proses lanjutnya tunggu proses hukum dan proses lainnya. Itu hal pokok," lanjut dia.

Kalla mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan Jakarta yang dilanda kerusuhan seusai rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Pertemuan berlangsung pukul 20.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa tokoh masyarakat dan agama, seperti Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Hamdan Zoelva.

Hadir pula wakil presiden keenam Try Sutrisno, Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Nasional
Mahfud Duga Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Berkaitan dengan Revisi UU KPK

Mahfud Duga Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Berkaitan dengan Revisi UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X