Kompas.com - 22/05/2019, 17:00 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polisi menindak peserta unjuk rasa terkait hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 sesuai dengan prosedur.

Kalla mengatakan, jika massa sudah diperingatkan dengan baik namun tak beranjak pulang dan malah melawan, ia menilai, sesuai prosedur polisi berhak bertindak tegas.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi adanya massa yang disiapkan untuk menciptakan kerusuhan saat demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/5/2019) malam.

"Polisi intruksikan agar sesuai dengan unsur itu untuk menyelesaikan soal ini sebaik-baiknya dengan damai dan tidak ada kekerasan. Tapi apabila ada unsur masyarakat yang memulai menggunakan kekerasan tentunya tak ada jalan lain selain secara bersama menyelesaikan itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). 

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Tetap Tenang Sikapi Kerusuhan

Wapres mengatakan, saat ini situasi keamanan nasional relatif terkendali meskipun masih ada gejolak di beberapa daerah.

Ia pun meminta masyarakat menempuh jalur hukum bila tak sepakat dengan rekapitulasi suara hasil Pilpres 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada gejolak-gejolak di beberapa kota. Kita upayakan harapkan kalau masyarakat kalau memang terjadi protes karena soal pemilu, silakan masyarakat nyatakan ke Bawaslu di daerah, aparat di daerah," lanjut Wapres.

Baca juga: 5 Aksi Humanis di Tengah Kerusuhan Pasca-Penetapan Hasil Pemilu 2019

Sebelumnya, aksi unjuk rasa terhadap hasil Pemilu 2019 berlangsung tertib pada Selasa malam.

Sebagian besar massa sudah membubarkan diri pukul 20.00. Namun, masih masih ada massa yang menolak membubarkan diri.

Awalnya, mereka berusaha merusak pagar besi di Gedung Bawasu sekitar pukul 22.00. Polisi pun bergerak membubarkan paksa.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.