Wapres Minta Masyarakat Tetap Tenang Sikapi Kerusuhan

Kompas.com - 22/05/2019, 16:27 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat agar tetap tenang menyikapi kerusuhan terkait protes hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Ia meminta masyarakat tidak terpancing sehingga kerusuhan semakin meluas.

"Kita harapkan masyarakat untuk tenang dan karena ini kelihatannya sudah yang ikut serta sudah bermacam-macam. Dan banyak kepentingan (di dalamnya), ada kepentingan politik ada kepentingan keagamaan, dan kepentingan ekonomi," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Kalla mengatakan setiap persoalan bisa diselesaikan dengan dialog.

Baca juga: Wapres Kalla Upayakan Bangun Komunikasi dengan Prabowo

Oleh karena itu, ia mengharapkan pihak yang tak menerima hasil Pilpres bisa menyelesaikan permasalahannya dengan dialog.

Ia meyakini negara melalui aparatnya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan cara berdialog.

Kalla mengingatkan, jika kerusuhan terus meluas maka masyarakat sendiri yang akan dirugikan sebab perekonomian akan lumpuh.

Baca juga: Aksi Berbuntut Ricuh, Sarinah Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah

Ia lantas mencontohkan kerusuhan pada tahun 1998 yang mengakibatkan krisis ekonomi besar-besaran. Kalla meminta masyarakat tetap tenang dan tak terprovokasi.

"Kalau apabila terjadi kerusuhan, kerugiannya juga kepada kita semua. Ekonomi kita, secara keseluruhan, dan masyarakat akan kena," ujar Kalla.

"Ingat peristiwa 1998 krisis terjadi. Dan semua rakyat akan kena kalau terjadi krisis akibat kerusuhan-kerusuhan seperti ini menyebabkan krisis ekonomi," lanjut Wapres.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X