Kompas.com - 22/05/2019, 14:29 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan 27.053.961 atau 19,33 persen. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOKetua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 dengan total perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak dengan 27.053.961 atau 19,33 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, pembacaan hasil pemilu dilakukan lebih cepat dari rencana awal lantaran seluruh proses rekapitulasi suara telah selesai.

Baik rekap 34 provinsi maupun 130 wilayah luar negeri telah rampung pada Selasa (21/5/2019) dini hari, sehingga hasilnya langsung dibacakan dalam rapat.

"Kenapa bukan tanggal 22, kenapa tanggal 21, karena semuanya sudah rampung. Kalau belum rampung tidak mungkin KPU menetapkan," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: KPU: Keadilan Pemilu Tak Akan Didapat Melalui Aksi di Jalan

"Karena rekapitulasi sudah selesai maka langsung dilakukan penetapan," sambungnya.

Dalam Pasal 413 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional paling lambat 35 hari setelag hari pemungutan suara.

Viryan juga menilai, wajar jika rapat pleno pembacaan hasil pemilu dilakukan pada dini hari. Sebab, ketika itu KPU baru menuntaskan proses rekapitulasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPI Minta Lembaga Penyiaran Redakan Suasana Pasca-Penetapan Hasil Pemilu

Pada Pemilu 2014 pun, pembacaan hasil dilakukan saat tengah malam.

"Kenapa pukul 01.46 ketika orang banyak tidur, karena sebagai gambaran tentunya istirahat, yang kerja kan kami dengan para saksi," ujar Viryan.

Menurut Viryan, rekapitulasi di sejumlah KPU provinsi dan kabupaten/kota juga dilakukan lebih cepat dari target, seperti KPU Bangka Belitung, KPU Bali, dan KPU Gorontalo.

Baca juga: Demo Tolak Hasil Pemilu Ricuh, Kedutaan Amerika Keluarkan Peringatan

Ia menegaskan, hal ini sebagai suatu kewajaran karena prosesnya pun dilakukan secara terbuka.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.