Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Johar Arief

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Wartawan dan saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV ? Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV ? Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Kompas.com - 22/05/2019, 06:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KPU telah menetapkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dengan selisih 16.957.123 suara (11%) atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50%), sementara pasangan Prabowo-Sandi mengantongi 68.650.239 suara (44,50%).

Prabowo Subianto, dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan kediamannya di Jalan Kertenegara, Jakarta Selatan, tetap menolak hasil penghitungan suara pilpres oleh KPU karena dinilai bersumber pada kecurangan.

Seperti disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, pasangan Prabowo-Sandi akhirnya menempuh upaya hukum sesuai konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu setelah sebelumnya diberitakan tidak akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo juga menyerukan kepada para pendukungnya yang melakukan aksi massa agar tetap berada dalam koridor hukum.

Pernyataan Prabowo yang akan menempuh jalur hukum ke MK setidaknya membawa kesejukan di tengah tensi politik dan situasi yang makin panas. Prabowo akhirnya memberikan ruang bagi tuduhan kecurangan pemilu untuk diselesaikan secara konstitusi.

Selama ini, tuduhan kecurangan inilah yang dijadikan alasan oleh barisan pendukung capres Prabowo Subianto untuk melakukan gerakan people power menolak hasil pemilu, sebuah aksi yang disinyalir pihak kepolisian bertujuan makar.

Apa yang mendasari keputusan BPN Prabowo-Sandi untuk menggugat ke MK, bukti-bukti apa yang disiapkan untuk menguatkan gugatan, serta bagaimana peluang gugatan pasangan Prabowo-Sandi di MK akan dibahas secara mendalam pada program talk show Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Babak baru drama politik Pilpres 2019

Penetapan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU menandakan babak baru drama politik Pilpres 2019. Tahapan ini menjadi momen yang paling dinanti sekaligus diwaspadai pasca-hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu.

Kedua pasangan calon presiden maupun partai-partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi, baik yang mengakui hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei maupun yang menolak, sama-sama menunggu hasil resmi rekapitulasi perolehan suara dari KPU, yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 22 Mei 2019, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Dua partai politik pendukung capres Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur, yakni PAN dan Partai Demokrat, menyatakan akan menentukan sikap resmi terkait arah koalisi setelah penetapan rekapitulasi suara oleh KPU.

Meski demikian, berbagai manuver elite partai yang mengindikasikan perubahan arah koalisi telah dilakukan sebelum pengumuman KPU.

Bagaimana arah koalisi Partai Demokrat pasca-penetapan rekapitulasi suara oleh KPU turut dikupas pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu (22/5/2019), dengan menghadirkan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Bagi sebagian barisan pendukung Prabowo-Sandi, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU, yang sedianya dijadwalkan pada 22 Mei 2019, dijadikan momentum untuk menggelar aksi massa yang disebut sebagai people power untuk menolak hasil pemilu.

Sementara itu, bagi pihak keamanan, hari penetapan rekapitulasi suara oleh KPU menjadi hari yang paling diwaspadai karena mensinyalir aksi massa 22 Mei bertujuan makar dan berpotensi menggangu stabilitas politik dan keamanan.

Berbagai langkah antisipatif dilakukan pihak kepolisian antara lain dengan menjerat sejumlah tokoh oposisi yang menyerukan people power dengan kasus makar.

Bagi oposisi dan sebagian aktivis HAM, tindakan pemerintah ini dianggap represif yang memberangus kebebasan berekspresi. Tak bisa dipungkiri, seluruh dinamika jelang penetapan hasil pemilu tersebut membuat suhu politik semakin tinggi.

Kini, sejumlah langkah yang akan ditempuh oleh para elite pasca-rekapitulasi suara, baik langkah hukum maupun politik, diharapkan mampu menurunkan tensi politik yang akan berimbas pada menurunnya ketegangan di akar rumput.

Semoga bangsa ini mampu melalui pesta demokrasi ini dengan cara yang elegan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com