Masyarakat Diimbau Bijak Cerna Informasi Pasca-penetapan Hasil Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengimbau masyarakat bijak dalam menerima, mencerna atau membagikan informasi di media sosial, pasca-penetapan hasil Pemilu 2019.

Khususnya, informasi terkait gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak sekali beredar informasi yang tidak tervalidasi, tidak bisa kita verifikasi kebenarannya, cenderung untuk membangun fanatisme dan militansi yang mengadu domba, di tengah proses hukum yang berlaku," ujar Titi dalam diskusi 'Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu', di D'Hotel, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Gugatan Hasil Pilpres ke MK Dinilai Bisa Jadi Sarana Akhiri Polemik di Publik

Menurut Titi, ada kemungkinan sejumlah pihak memanfaatkan situasi pasca-penetapan rekapitulasi suara untuk mengganggu masyarakat dengan penyebaran informasi bohong, informasi salah hingga ujaran kebencian.

"Bekalilah diri kita untuk bijak dalam memilah informasi terutama berkaitan proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Bentengi diri kita agar mampu menyaring informasi, menerima atau menyebarkan informasi. Supaya kita menjadi lebih rasional dalam melihat proses di MK. Ini yang penting bagi pemilih," ujar dia.

Titi berharap, rencana salah satu pasangan calon Pilpres 2019 menggugat ke MK dibarengi dengan narasi positif oleh para elite politik.

"Ketika memilih menempuh langkah hukum mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka juga harus diikuti narasi yang membangun kepercayaan pada proses hukum yang berlangsung di MK," kata Titi.

Baca juga: Rencana Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK Dinilai Perlu Narasi Positif Elite Politik

Oleh karena itu, Titi berharap kepada pasangan calon yang bersangkutan beserta elite politik di sekelilingnya untuk menyebarkan narasi-narasi positif terkait gugatan ke MK tersebut.

Ia tak ingin para elite politik justru menyebarkan narasi-narasi yang provokatif dan spekulatif.

"Jadi adalah sebuah anomali kalau kemudian langkah hukum dipilih tapi narasi yang dibiarkan berkembang di antara masyarakat atau pendukung adalah narasi yang membangun ketidakpercayaan pada proses hukum yang berlangsung," ujar dia.

Saat ini, kata dia, banyak narasi-narasi negatif yang pada intinya bertujuan untuk mendelegitimasi proses Pemilu 2019.

"Bahkan di ruang pesan personal ada upaya yang kuat untuk kemudian membangun ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, pada lembaga penyelenggara pemilu, pada institusi peradilan dan institusi demokrasi yang ada. Dan ini menurut saya berbahaya dan harus dihentikan," kata Titi.

"Kuncinya di elite. Di satu sisi kunci utamanya kan ada di paslon, paslonnya bilang akan pergi ke MK, maka elite yang di sekitar paslon mestinya menjaga dengan tidak membuat suasana makin panas," kata dia.