Salin Artikel

Masyarakat Diimbau Bijak Cerna Informasi Pasca-penetapan Hasil Pemilu

Khususnya, informasi terkait gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak sekali beredar informasi yang tidak tervalidasi, tidak bisa kita verifikasi kebenarannya, cenderung untuk membangun fanatisme dan militansi yang mengadu domba, di tengah proses hukum yang berlaku," ujar Titi dalam diskusi 'Alternatif Penyelesaian Kisruh Pemilu', di D'Hotel, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Menurut Titi, ada kemungkinan sejumlah pihak memanfaatkan situasi pasca-penetapan rekapitulasi suara untuk mengganggu masyarakat dengan penyebaran informasi bohong, informasi salah hingga ujaran kebencian.

"Bekalilah diri kita untuk bijak dalam memilah informasi terutama berkaitan proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Bentengi diri kita agar mampu menyaring informasi, menerima atau menyebarkan informasi. Supaya kita menjadi lebih rasional dalam melihat proses di MK. Ini yang penting bagi pemilih," ujar dia.

Titi berharap, rencana salah satu pasangan calon Pilpres 2019 menggugat ke MK dibarengi dengan narasi positif oleh para elite politik.

"Ketika memilih menempuh langkah hukum mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, maka juga harus diikuti narasi yang membangun kepercayaan pada proses hukum yang berlangsung di MK," kata Titi.

Oleh karena itu, Titi berharap kepada pasangan calon yang bersangkutan beserta elite politik di sekelilingnya untuk menyebarkan narasi-narasi positif terkait gugatan ke MK tersebut.

Ia tak ingin para elite politik justru menyebarkan narasi-narasi yang provokatif dan spekulatif.

"Jadi adalah sebuah anomali kalau kemudian langkah hukum dipilih tapi narasi yang dibiarkan berkembang di antara masyarakat atau pendukung adalah narasi yang membangun ketidakpercayaan pada proses hukum yang berlangsung," ujar dia.

Saat ini, kata dia, banyak narasi-narasi negatif yang pada intinya bertujuan untuk mendelegitimasi proses Pemilu 2019.

"Bahkan di ruang pesan personal ada upaya yang kuat untuk kemudian membangun ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, pada lembaga penyelenggara pemilu, pada institusi peradilan dan institusi demokrasi yang ada. Dan ini menurut saya berbahaya dan harus dihentikan," kata Titi.

"Kuncinya di elite. Di satu sisi kunci utamanya kan ada di paslon, paslonnya bilang akan pergi ke MK, maka elite yang di sekitar paslon mestinya menjaga dengan tidak membuat suasana makin panas," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/05291931/masyarakat-diimbau-bijak-cerna-informasi-pasca-penetapan-hasil-pemilu

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.