Jusuf Kalla Sebut Golkar Layak Dapat Kursi Ketua MPR

Kompas.com - 22/05/2019, 04:05 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menilai partai berlambang beringin itu layak mendapatkan kursi Ketua MPR.

Kalla mengatakan PDI-P selaku partai dengan kursi terbanyak di parlemen akan mendapatkan kursi Ketua DPR. Karena itu, Kalla menilai, Golkar selaku partai dengan kursi terbanyak kedua layak mendapatkan kursi Ketua MPR. 

"Ya tentu yang adil Ketua DPR nomor satu, ketua MPR-nya ya nomor dua, itu yang adil. Ya masa langsung tiba-tiba nomor lima. Gimana cara itungannya?" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum Golkar dan PKB Sama-Sama Lobi Kursi Ketua MPR

Karena itu, Kalla mengatakan, harus ada kesepakatan yang jelas di antara partai-partai koalisi pemerintah untuk memutuskan penentuan kursi Ketua MPR.

Ia mengatakan, untuk penentuan kursi Ketua DPR, penentuannya tak bisa dibahas lagi karena Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD No. 2 Tahun 2018 memerintahkan penentuan kursi Pimpinan DPR didasarkan pada perolehan kursi parlemen.

Dengan demikian, lobi penentuan kursi hanya bisa dilakukan untuk menentukan susunan kursi Pimpinan MPR yang memang dipilih berdasarkan sistem paket.

Nantinya, partai-partai yang memiliki kursi di parlemen bisa membentuk paket Pimpinan MPR yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua dari fraksi di DPR serta satu wakil ketua dari DPD.

Paket tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk dipilih oleh semua anggota parlemen.

"Ya karena itu koalisi harus tegas (menentukan susunan Pimpinan MPR)," lanjut Kalla.

Hasil Pemilu Legislatif 2019 menetapkan Partai Golkar sebagai partai yang meraih suara nasional terbanyak ketiga di bawah PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.

Baca juga: Golkar Klaim Raih Posisi 2 dalam Pileg 2019 Berdasarkan Perolehan Kursi

Partai Golkar mendapatkan 17.229.789 atau 12,31 persen suara. Meski berdasarkan perolehan suara berada di posisi ketiga, Partai Golkar mengklaim berada di peringkat kedua jika berdasarkan perolehan kursi di DPR.

Partai Golkar mengklaim dapat 85 kursi di DPR. Sedangkan PDI-Perjuangan mendapatkan 129 kursi dan Gerindra mendapatkan 78 kursi.

Menurut Ketua DPP Partai Golar Ace Hasan Syadzily, meski perolehan suara Partai Gerindra lebih besar, tetapi sebaran suara Partai Golkar lebih merata di berbagai daerah pemilihan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X