Kompas.com - 21/05/2019, 20:02 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar sama-sama melobi Presiden Joko Widodo agar partainya mendapat jatah kursi ketua MPR.

Aksi lobi-lobi itu dilakukan dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Jokowi memang memanggil para ketua umum partai politik pendukungnya ke Istana sore ini. Satu per satu para ketua umum parpol bertemu empat mata dengan Jokowi.

Baca juga: Golkar Incar Kursi Ketua MPR

Mereka mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Namun Ketum Golkar Hartarto mengakui bahwa ia juga turut mengungkapkan harapan ke Jokowi agar partainya bisa mendapat jatah kursi ketua MPR.

Harapan ini sebelumnya juga sudah disampaikan Airlangga saat Jokowi menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, dua hari lalu.

"Partai golkar sebagai pemenang kedua berharap bisa mendapatkan ketua MPR," kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, posisi pimpinan DPR ditentukan berdasarkan perolehan suara. Sementara itu, pimpinan MPR akan ditentukan dengan sistem paket.

Airlangga mengatakan, sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P sudah dipastikan akan mendapat kursi ketua DPR.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Oleh karena itu Airlangga menilai wajar jika posisi ketua MPR diserahkan ke Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua setelah PDI-P. Menurut dia, pola seperti ini lazim terjadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.