Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Harap Presiden dan Wapres Terpilih Tak Kompromi dengan Korupsi

Kompas.com - 21/05/2019, 20:56 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berharap presiden dan wakil presiden terpilih di masa mendatang tak berkompromi dengan kejahatan korupsi.

"Memang harus zero tolerance (terhadap korupsi) dengan zero tolerance kita di situ tegas bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," ujar Saut di sela-sela buka puasa bersama masyarakat sipil di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Apalagi, kata Saut, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sehingga implementasi rencana aksi Stranas PK bisa diperkuat.

Salah satunya dengan menempatkan orang-orang yang berintegritas dalam pemerintahan.

Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli

"Kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, kalau kita semuanya sudah ber-integrity kemudian kita akan lebih cepat membangun tata kelola yang baik. Lebih cepat membangun, katakanlah banyak impian-impian kita tentang APBN menjadi Rp 4.000 triliun yang pernah kita sebut itu," ujar dia.

Dengan demikian, Saut optimistis pemerintah ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia ingin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bisa semakin meningkat. Saat ini skor IPK Indonesia adalah 38.

"Kita kan mimpinya 45-an tapi sekarang kan baru 38. Nah kalau itu dipilih berintegritas, kemudian diseleksi, kemudian ada zero tolerance, penyimpangan sedikit apa pun diberi sanksi, itu akan lebih cepat," ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu Dukung KPK Tangani Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai

Selain integritas, Saut juga menekankan pentingnya pemerintahan mendatang diisi orang-orang yang profesional. Sebab, masalah di Indonesia tak sekadar korupsi.

"Integritas saja tidak cukup, karena kita sehari-hari berhadapan dengan variabel yang sulit, ekonomi, kerusakan lingkungan, perizinan, penegakan hukum. Itu kan tidak dibutuhkan orang-orang yang tidak hanya integrity saja tapi juga dia mengerti hal-hal yang lebih teliti tentang yang dikerjakan ini," paparnya.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memberikan konferensi pers pasca-pengumuman Pemilu 2019. Wiranto meminta masyarakat agar tetap tenang dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com