Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Kompas.com - 28/05/2024, 11:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto, menjadi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pileg 2024 yang kembali digelar MK pada Senin (27/5/2024) kemarin.

Saat memberikan keterangan, Aswanto turut bicara mengenai carut-marut pemungutan suara di Papua, terutama Papua Tengah, yang masih menggunakan sistem noken atau ikat.

"Kalau kita mau jujur, sebagian besar pemungutan suara di Papua harus dinyatakan batal," ucap Aswanto yang merupakan pakar hukum Universitas Hasanuddin itu, Senin

"Tentu teman-teman KPU paham bahwa di Papua banyak menggunakan sistem noken yang tidak dilakukan perhitungan di tingkat TPS, tapi langsung dilakukan rekapitulasi ke tingkat distrik. Secara yuridis, tentu hal itu bertentangan dengan asas atau prinsip keteraturan, bahwa perhitungan harus dilakukan di tingkat TPS,” jelas dia.

Baca juga: Apa Itu Sistem Noken yang Dipakai Masyarakat Papua untuk Pemilu 2024?

Aswanto menegaskan, masalah bukan terletak pada sistem noken itu sendiri yang, oleh Mahkamah, juga dinyatakan sebagai metode sah pemungutan suara yang sesuai dengan adat setempat.

Memang, sistem ini juga masih menyimpan celah manipulasi.

"Bahkan sebenarnya, pada hari pemilihan itu, yang katanya sistem noken/ikat itu dan masyarakat yang ada di situ hadir untuk bermufakat, bermusyawarah, menyaksikan apa yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, apakah benar (suaranya) diserahkan (ke peserta pemilu tertentu) sebagaimana mestinya, itu juga sering tidak terjadi," ungkap dia.

Namun, yang lebih utama, masalah yang disoroti Aswanto adalah tindakan KPU dalam memperlakukan suara dari sistem noken.

Ia mengungkit pandangan hukumnya ketika menangani sengketa Pilpres 2014 di MK pada wilayah Papua.

Saat itu, ada beberapa pemilihan yang menurutnya mesti diulang karena suaranya langsung direkapitulasi di tingkat kabupaten/kota, tanpa lebih dulu dihitung dj tingkat TPS.

Baca juga: Eks Hakim MK Jadi Ahli PAN di Sengketa Pileg

MK berpendapat bahwa tindakan itu keliru, namun pemungutan suara ulang juga tak akan menjadi solusi lantaran selisih suara yang digugat jauh lebih besar daripada jumlah pemilih di Papua.

"Teman-teman KPU harus konsisten, menurut saya. Sekalipun noken/ikat, harus dilakukan perhitungan di tingkat TPS," ucap dia.

"Apakah kita harus membatalkan semua wilayah semua hasil pemilihan di daerah papua yang tidak mengikuti tahapan-tahapan seperti itu?" terang Aswanto yang dilengserkan dari MK oleh DPR secara kontroversial itu.

Papua Tengah menjadi provinsi dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak yang diregistrasi di MK, dengan total 26 perkara.

Baca juga: MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Pada Pemilu 2024, sedikitnya tiga perempat dari 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, seluruh TPS-nya masih menggunakan sistem noken/ikat.

Kabupaten-kabupaten yang tercatat TPS-nya menerapkan sistem noken tanpa pengecualian adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.

Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU RI, Papua Tengah banyak mendapatkan sorotan saksi partai politik karena proses rekapitulasi di tingkat provinsi disebut tak transparan dan banyak keberatan saksi yang tidak diakomodir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com