Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Kompas.com - 28/05/2024, 11:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menilai bahwa pelaksanaan pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat di Tanah Papua perlu dievaluasi.

Hal ini ia ungkapkan ketika dihadirkan selaku ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Legislatif (Pikeg) 2024 yang digelar MK pada Senin (27/5/2024) kemarin.

"Noken dianggap sebagai bagian dari hak adat masyarakat wilayah Pegunungan Tengah, namun sistem noken ini juga menuai kritik karena memicu sistem broker yang berujung pada politik uang dan rentan dimanipulasi oleh elite-elite politik," kata Aswanto, Senin.

Hal itu ia sampaikan ketika membacakan sejumlah hasil penelitian mengenai penggunaan sistem noken/ikat.

Baca juga: Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Ia menyebutkan, ada metode noken di mana seluruh masyarakat kampung bermusyawarah untuk menyepakati pilihan kepada peserta pemilu tertentu.

Selain itu, ada pula metode di mana kepala kampung/suku bertindak sebagai perwakilan masyarakat yang langsung menentukan siapa peserta pemilu yang bakal dipilih.

Aswanto menegaskan, tidak ada batasan khusus terkait pelaksanaan noken yang tepat di suatu tempat.

Akan tetapi, satu hal yang disoroti Aswanto, KPU semestinya menghitung suara setiap kampung yang mencoblos dengan sistem noken pada tingkat pertama.

Sementara itu, pada Pemilu 2024, banyak surat suara yang dihimpun lewat sistem noken justru langsung direkapitulasi di tingkat distrik, bahkan tingkat kabupaten/kota, tanpa dilakukan penghitungan lebih awal di tingkat TPS.

Baca juga: Apa Itu Sistem Noken yang Dipakai Masyarakat Papua untuk Pemilu 2024?

Menurut dia, hal ini rentan memicu penggelembungan, pengurangan, hingga pemindahan suara. Sebab, tidak ada bukti hasil penghitungan di tingkat TPS yang relatif lebih dapat diyakini kemurniannya.

"Ketika ketua adat atau ketua suku yang secara musyawarah telah mewakili masyarakat untuk memberikan suarnaya untuk parpol atau caleg tertentu, maka tidak ada lagi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan," kata Aswanto.

"Ada suara yang oleh ketua adat/ketua suku sudah diberikan kepada partai pemohon kemudian hilang ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik. Menurut saya ini adalah tindak pidana," ujar dia.

Aswanto menganggap fenomena tersebut cukup masif berlangsung pada Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, ia meyakini, hasil pemungutan suara di mayoritas wilayah di Tanah Papua, khususnya Papua Tengah, semestinya dianggap batal karena tanpa penghitungan di tingkat TPS.

Baca juga: Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

"Bahkan sebenarnya, pada hari pemilihan itu, yang katanya sistem noken/ikat itu dan masyarakat yang ada di situ hadir untuk bermufakat, bermusyawarah, menyaksikan apa yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya, apakah benar (suaranya) diserahkan (ke peserta pemilu tertentu) sebagaimana mestinya, itu juga sering tidak terjadi," ungkap dia.

Papua Tengah menjadi provinsi dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak yang diregistrasi di MK, dengan total 26 perkara.

Pada Pemilu 2024, sedikitnya tiga perempat dari 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, seluruh TPS-nya masih menggunakan sistem noken/ikat.

Kabupaten-kabupaten yang tercatat TPS-nya menerapkan sistem noken tanpa pengecualian adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.

Pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU RI, Papua Tengah banyak mendapatkan sorotan saksi partai politik karena proses rekapitulasi di tingkat provinsi disebut tak transparan dan banyak keberatan saksi yang tidak diakomodir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com