Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2017, 15:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan cek fisik terhadap sejumlah kapal patroli laut milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak pertengahan November 2017.

Pengecekan fisik tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli laut tahun anggaran 2013 dan 2014 yang ditangani Bareskrim Polri.

Total kapal patroli milik Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yakni 24 unit untuk pengadaan 2013 dan 41 unit pada pengadaan 2014.

Namun, baru 18 kapal yang dicek dengan rincian 2 unit kapal kelas III, 6 unit kapal kelas IV, dan 10 unit kapal kelas V.

"Pengecekan fisik terhadap kapal-kapal patroli dilakukan dalam rangka mengetahui volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli yang dilakukan perusahaan pemenang," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ahmad Wiyagus melalui keterangan tertulis, Selasa (28/11/2017).

Ahmad mengatakan, penyidikan fokus pada paket pekerjaan kapal patroli yang tidak selesai sesuai kontrak yang ditentukan.

Kapal-kapal itu tersebar di wilayah Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin, dan Labuan Bajo.

Pengecekan fisik dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ahmad mengatakan, pelibatan KPK dalam kegiatan ini sebagai bentuk implementasi Kerja Sama antara Polri dan KPK. Khususnya, dalam penyiapan tenaga ahli dari Biro Klafikasifikasi Indonesia.

Pemeriksaan fisik terhadap kapal patroli oleh BKI meliputi verifikasi bangunan kapal, penilaian kekuatan konstruksi kapal, verifikasi instalasi mesin listrik, dan peralatan navigasi serta lainnya yang disesuaikan dengan kontrak pengadaan.

"Tujuan dilakukannya pengecekan fisik dalam rangka mengonstruksikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat pengadaan yang dilakukan dengan tidak benar dan melawan hukum serta terjadi kecurangan pada saat proses lelang pengadaannya," kata Ahmad.

Pelaksanaan pengecekan kapal patroli dilakukan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada 13-17 November 2017 pengecekan empat kapal patroli kelas V yang belum dikirimkan oleh PT Pantheon di Galangan PT Pantheon di Surabaya dan lima kapal patroli yang di-cut off kontraknya di galangan PT F1 Perkasa di Banyuwangi.

2. Pada 20-25 November 2017 pengecekan kapal patroli kelas IV di KSOP Tarakan dan di KSOP Pekanbaru (buatan PT MBB).

3. Pada 27 November-2 Desember 2017 pengecekan satu unit kapal patroli kelas IV di KSOP Sebuku di Kalsel (buatan PT SSB), satu kapal di perairan di Banjarmasin (buatan PT SSB), dan kapal patroli kelas V di Labuhan Bajo NTT (buatan PT Pantheon).

Halaman:


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com