Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temukan Dugaan Korupsi, Polisi Cek Fisik Kapal Patroli Laut Kemenhub

Kompas.com - 28/11/2017, 15:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan cek fisik terhadap sejumlah kapal patroli laut milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sejak pertengahan November 2017.

Pengecekan fisik tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli laut tahun anggaran 2013 dan 2014 yang ditangani Bareskrim Polri.

Total kapal patroli milik Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yakni 24 unit untuk pengadaan 2013 dan 41 unit pada pengadaan 2014.

Namun, baru 18 kapal yang dicek dengan rincian 2 unit kapal kelas III, 6 unit kapal kelas IV, dan 10 unit kapal kelas V.

"Pengecekan fisik terhadap kapal-kapal patroli dilakukan dalam rangka mengetahui volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli yang dilakukan perusahaan pemenang," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ahmad Wiyagus melalui keterangan tertulis, Selasa (28/11/2017).

Ahmad mengatakan, penyidikan fokus pada paket pekerjaan kapal patroli yang tidak selesai sesuai kontrak yang ditentukan.

Kapal-kapal itu tersebar di wilayah Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin, dan Labuan Bajo.

Pengecekan fisik dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ahmad mengatakan, pelibatan KPK dalam kegiatan ini sebagai bentuk implementasi Kerja Sama antara Polri dan KPK. Khususnya, dalam penyiapan tenaga ahli dari Biro Klafikasifikasi Indonesia.

Pemeriksaan fisik terhadap kapal patroli oleh BKI meliputi verifikasi bangunan kapal, penilaian kekuatan konstruksi kapal, verifikasi instalasi mesin listrik, dan peralatan navigasi serta lainnya yang disesuaikan dengan kontrak pengadaan.

"Tujuan dilakukannya pengecekan fisik dalam rangka mengonstruksikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat pengadaan yang dilakukan dengan tidak benar dan melawan hukum serta terjadi kecurangan pada saat proses lelang pengadaannya," kata Ahmad.

Pelaksanaan pengecekan kapal patroli dilakukan bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada 13-17 November 2017 pengecekan empat kapal patroli kelas V yang belum dikirimkan oleh PT Pantheon di Galangan PT Pantheon di Surabaya dan lima kapal patroli yang di-cut off kontraknya di galangan PT F1 Perkasa di Banyuwangi.

2. Pada 20-25 November 2017 pengecekan kapal patroli kelas IV di KSOP Tarakan dan di KSOP Pekanbaru (buatan PT MBB).

3. Pada 27 November-2 Desember 2017 pengecekan satu unit kapal patroli kelas IV di KSOP Sebuku di Kalsel (buatan PT SSB), satu kapal di perairan di Banjarmasin (buatan PT SSB), dan kapal patroli kelas V di Labuhan Bajo NTT (buatan PT Pantheon).

Halaman:


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com