Ratusan Petugas Pemilu Wafat, Ombudsman Tekankan Perbaikan Tata Kelola Pemilu

Kompas.com - 20/05/2019, 15:02 WIB
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018) KOMPAS.com/Ryana AryaditaKomisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai perlunya perbaikan aturan terkait tata kelola penyelenggaraan Pemilu. Adrianus berkaca pada relatif banyaknya petugas Pemilu 2019 yang wafat atau sakit saat bertugas.

Hal itu disampaikan Adrianus dalam konferensi pers "Memahami Kematian Petugas KPPS dalam Perspektif Pelayanan Publik" di Ombudsman, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Perlu perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu. Karena sejauh ini Undang-Undang Pemilu yang rinci mengatur teknis Pemilu dan diputuskan secara terlambat, sehingga menyebabkan penyusunan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat juga pada beban kerja yang terlalu berat serta kaku," ujar Adrianus.

Dalam perbaikan peraturan, kata Adrianus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan.

Baca juga: Menurut Perludem, Ini yang Harus Dievaluasi dari Pemilu Serentak 2019

Hal itu mengingat KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang paling mengetahui pelaksanaan Pemilu di lapangan.

Di sisi lain, Adrianus menekankan perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) petugas Pemilu disertai pelatihan yang memadai, honor yang layak hingga jaminan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, petugas Pemilu perlu mendapatkan informasi utuh seputar hak, kewajiban dan risiko kerja.

"KPU dan Bawaslu juga harus memiliki unit atau bagian yang menangani kesehatan para petugas pemilu, sehingga kejadian serupa (petugas ada yang meninggal dan sakit) dapat dicegah dan segera tertangani dengan cepat," ujar dia.

Ia pun berharap Kementerian Kesehatan berperan aktif mengawasi aspek keselamatan dan kesehatan petugas Pemilu.

"Baik dalam bentuk screening untuk petugas saat rekrutmen misalnya, serta kewajiban menyediakan semacam P3K. Walaupun Pemilu hajatan KPU, Kemenkes jangan sampai lepas tangan," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X