Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Langkah-langkah Agar 22 Mei Kondusif Sudah Dilakukan

Kompas.com - 17/05/2019, 20:04 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah agar pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang berlangsung kondusif.

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan secara gamblang langkah-langkah antisipasi tersebut.

"Langkah-langkah kok diumumkan bagaimana? Langkah-langkah ada, pengamanan sudah siap sepenuhnya," kata Wiranto usai buka puasa bersama para pimpinan redaksi media massa Di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Ombudsman: Tim Hukum Bentukan Wiranto Berpotensi Maladministrasi

 

Wiranto hanya menjelaskan beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah seperti menyampaikan imbauan-imbauan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Selain itu, aparat keamanan juga sudah melakukan penindakan terhadap tokoh-tokoh yang hendak melakukan aksi inkonstitusional.

"Kita lakukan penangkapan tokoh-tokoh yang ekstreme, yang nyata nyata melanggar hukum, ada, supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya enggak sebebas-bebasnya. Demokrasi iya, tapi bebas sebebas-bebasnya tidak ada," ujar Wiranto.

Baca juga: Wiranto: Tim Asistensi Perjelas Langkah Hukum, Terbukti Eggi Sudjana Diproses

 

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah itu, ia meyakini pengumuman pemenang pilpres oleh KPU akan berlangsung damai.

Ia juga optimistis bahwa mayoritas masyarakat tidak akan melajukan aksi-aksi inkonstitusional.

"Kalau masyarakat sudah taat hukum ya kami santai santai saja. Tapi masalahnya kan ada sebagian masyarakat yang nyata nyata melanggar hukum, itu kami tindak," ujarnya.

Baca juga: Wiranto: Jangan Biarkan Masyarakat Keluar Daerah Menuju Jakarta

 

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun kubu Prabowo mengaku tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah elite di kubu Prabowo justru menyuarakan gerakan massa atau people power.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Wiranto dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar ke Istana Kepresidenan pada Selasa (14/5/2019) siang kemarin. Pertemuan internal itu membicarakan kondisi politik pasca-Pemilu 2019 terutama jelang penetapan pemenang Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang. Lalu apa saja hasilnya? Langkah apa yang diambil pemerintah untuk menjaga kondusifitas politik saat ini? Untuk membahasnya kami akan berbincang dengan Deputi IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo dan analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. #Pemilu2019 #KondisiPolitik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com