Wiranto: Jangan Biarkan Masyarakat Keluar Daerah Menuju Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mencegah pergerakan massa dari daerah ke Jakarta.

Hal itu disampaikan Wiranto menyikapi rencana people power yang kerap didengungkan kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden 22 Mei nanti.

"Dari daerah tolong, Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta, selesaikan di sana," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Jokowi Panggil Wiranto dan Agum Gumelar ke Istana Bahas 22 Mei

"Kepala desa, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa ya, selesaikan di sana. Kan besaran penumpukan massa ini ketika daerah enggak bisa membendung mereka ke Jakarta. Nah, jadi sinerginya di situ," ujar Wiranto lagi.

Ia mengatakan aparat di daerah dan pusat harus bersinergi untuk memastikan agar situasi politik tetap kondusif terutama pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ia meminta agar aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah memikirkan upaya yang harus dilakukan agar massa tak bergerak ke Jakarta.

Baca juga: Ibu-ibu Jangan Khawatir, Polri Pastikan Aman Penetapan Hasil Pemilu di KPU

Wiranto meminta agar para aparat menjelaskan masyarakat tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi sebab pemilu berlangsung aman dan sukses.

"Jelaskan ke masyarakat. Enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya. Percuma ke sana. Puasa lagi. Sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti. Seperti itu," ujar Wiranto.

"Kita jelaskan nanti. Ini belum selesai tapi KPU, Bawaslu menjelaskan ini sudah sesuai rencana dan rambu-rambu hukum dan tata tertib. Jika di sana-sini ada kekeliruan dan kecurangan selesaikan dengan cara-cara peraturan dan undang-undang," lanjut dia.