Wiranto: Kalau Menolak Sendirian Enggak Apa-apa, tetapi Kalau Hasut Rakyat, Ini Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihak yang menolak hasil pemilu namun enggan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tindakan yang tak mematuhi hukum.

Menurut dia, hal itu diperparah dengan hasutan yang disampaikan kepada masyarakat terkait penolakannya terhadap hasil pemilu dan ketidakpercayaannya terhadap MK.

Hal itu disampaikan Wiranto menanggapi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres 2019 dan enggan menyengketakannya ke MK.

Baca juga: Penolakan Prabowo Tak Berdampak pada Legalitas, Hasil Pemilu Tetap Sah

"Karena saat menyangkal pada aturan hukum itu, kalau sendirian enggak apa-apa. Senang saya. Tapi tatkala ajak rakyat, hasut rakyat, kompori rakyat, itu jadi masalah," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Oleh karena itu, Wiranto mengatakan, perlu kerja sama antara semua pihak untuk meredam hasutan yang disebarkan kepada masyarakat untuk melakukan people power.

Ia menambahkan, diperlukan peran pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dari pusat hingga daerah untuk menggerus upaya tersebut.

Namun, Wiranto mengingatkan hal tersebut harus dilakukan melakukan pendekatan yang baik.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Alasan untuk Tak Menerima Hasil Pemilu

Ia mencontohkan, kala polisi ikut mengenakan sorban dan kopiah saat mengamankan demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia, pendekatan itu tepat karena bisa meluluhkan para pendemo sehingga tak berbuat anarkistis.

Wiranto pun meminta aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah untuk tak terpancing hasutan people power dan tak berangkat berunjuk rasa di Jakarta pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Oleh karena itu rapat kali ini merupakan suatu sinergitas dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga. Termasuk yang ada di bawahnya, kepolisian, TNI," ujar Wiranto.

"Ini (rapat) semuanya mensinergikan agar hal-gal negatif yang mungkin terjadi, yang mungkin menyebabkan konflik sosial dapat dihindari," lanjut dia.